Koruptor Rp100 M Dipidana Seumur Hidup, DPR: Bisa Dijadikan Juknis Peradilan

Arsul Sani
Politikus PPP, Arsul Sani. Foto: Muhajir/Indonesiainside.id

Indonesiainside.id, Jakarta – Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, mengapresiasi Peraturan Mahkamah Agung (MA) No.1/2020 soal Vonis koruptor. Salah satu aturan dalam Perma itu adalah para koruptor Rp100 miliar bisa dipenjara seumur.

Dia menjelaskan, dari sisi maksud dan tujuan, materi muatan yang ada dalam Perma No.1/2020 tersebut untuk meminimalisir disparitas dalam penjatuhan vonis.  “Sebagai komisi Hukum DPR, kami melihat bahwa materi muatan yang seperti itu mestinya cukup menjadi semacam petunjuk teknis peradilan sebagaimana yang juga sering dibuat oleh MA. Sebab ketika dituangkan sebagai materi muatan peraturan perundangan, maka sebagian materi Perma tersebut adalah materi yang seharusnya dimuat dalam undang-undang seperti KUHP atau revisi UU Tipikor,” kata Arsul Sani di Jakarta, Senin (3/8).

Namun, Arsul menilai jika MA mengatur materi yang ada dalam undang-undang, maka akan salah tafsir. Ini karena hal itu bukan kewenangan lembaga yudikatif. Sebab kekuasaan pembentuk undang-undang adalah DPR dan pemerintah.

“Atau wajar kalau nanti akibat terbiatnya Perma tersebut maka ada yang berpendapat bahwa MA telah bertindak melebihi kewenangannya. Meski pendapat seperti ini juga akan diteriaki sebagai tidak pro terhadap pemberantasan korupsi,” ucap Arsul.

Selain itu, Arsul menilai Perma tersebut akan membatasi independensi hakim. Hal itu bertentangan dengan apa yang didengunkan oleh MA terkait kemandirian hakim.  “Karena yang diatur oleh Perma tersebut masuk ke dalam ranah hukum pidana material, maka juga bisa ditafsirkan bahwa MA telah membatasi independensi atau kemandirian para hakim. Padahal selama ini soal kemandirian hakim itu hal yang didengung-dengunkan oleh MA,” tutur Arsul Sani.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here