Koruptor Rp100 M Dipidana Seumur Hidup, Pakar Hukum: Hakim Tak Bisa Lagi Main-Main dengan Kekuasaannya

Abdul Fickar Hadjar
Pakar hukum Abdul Ficar Hadjar. Foto: Istimewa

Indonesiainside.id, Jakarta – Dosen hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai Peraturan Mahkamah Agung No.1/2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal dan Pasal 3 UU Tipikor dapat mengontrol hakim dalam memutuskan perkara. Ini karena hakim mempunyai patokan yang jelas dan tidak bisa bermain-main dalam bertugas.

“Aturan ini juga akan membatasi dan mengawasi para hakim yang seringkali bermain-main dengan kekuasaannya,” ucap Fickar kepada wartawan di Jakarta, Senin (3/8).

Dia mengapresiasi Mahkamah Agung yang telah menerbitkan aturan tersebut. Meski begitu, ia mengingatkan bahwa pada penerapanya harus tetap menjaga prinsip ‘indedendensi judiciary’, kebebasan kekuasaan kehakiman yang melekat pada profesi hakim.

Fickar menilai hakim memiliki pegangan dalam memutus. Itu karena dalam Perma tersebut diatur mengenai besaran putusan hakim yang bisa dijatuhkan kepada terdakwa berdasarkan tingkat kerugian negara, kesalahan, dampak, dan keuntungan yang didapat dari korupsi.

Sistem hukum pembuktian dalam perkara pidana dibangun atas dasar minimal  bukti yang menimbulkan keyakinan hakim. Dengan kebebasan hakim menurut Fickar, kerap terjadi disparitas atau pembedaan hakim dalam melihat fakta hukum, sehingga berpengaruh pada putusan.

“Sebabnya, ya seringkali intervensi ‘uang’ dalam berbagai bentuknya menjadi faktor yang utama, sehingga tidak heran dari sebuah fakta peristiwa dan persoalan hukum yang sama lahir putusan yang berbeda-beda besarnya,” ucap Fickar.

Sebelumnya, Mahkamah Agung menyelesaikan Peraturan Mahkamah Agung No.1/2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Perkara Tipikor Pasal 2 & 3 UU Tipikor. Aturan tersebut memungkinkan hakim untuk menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada koruptor. (NE)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here