Pakar Hukum: Koruptor Rp100 M Dipenjara Seumur Hidup Aturan Progresif

Abdul Fikar Hajar
Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar . Foto: ANTARA

Indonesiainside.id, Jakarta – Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai Peraturan Mahkamah Agung No.1/2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal dan Pasal 3 UU Tipikor menjadi sangat relevan dan signifikan. Ia mengapresiasi hukuman penjara seumur hidup untuk koruptor yang merugikan negara Rp100 miliar.

“Dalam konteks itulah Peraturan MA tentang pedoman pemidanaan menjadi sangat relevan dan siginifikan. Penentuan jumlah kerugian negara Rp100 miliar lebih dengan hukum penjaran seumur hidup adalah sebuah aturan yang responsif dan progresif,” ucap Fickar kepada wartawan di Jakarta, Senin (3/8).

Selain itu, Fickar juga menyoroti  mengenai hanya pasal  dan 3 UU Tipikor saja yang diatur dalam Perma tersebut. Namun, dia menyebut meski tidak diatur, Perma itu masih bisa jadi pedoman untuk diikuti dalam pasal lainnya.

“Itu khusus yang kerugiannya keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi jika tidak ada kerugian negaranya (suap, gratifikasi, pemerasan, menghalangi penyidikan dll) relatif tidak terikat pada perma itu, namun perma itu bisa menjadi pedoman untuk hakim,” ucap Fickar.

Hal itu sama dengan hanya berlaku yang subjek pelakunya adalah orang, sedangkan jika pelakunya adalah korporasi menjadi tidak terikat. Namun, aturan itu bisa menjadi pedoman untuk menjatuhkan hukuman kepada korporasi.

“Demikian juga perma itu hanya berlaku yang subjek pelakunya orang, sedangkan yang dilakukan subjek pelakunya korporasi tidak terikat, tapi juga dalam menentukan hukuman denda terhadap korporasi perma itu bisa jadi pedoman,” ucap dia. (SD)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here