PDIP: Jangan-Jangan yang Buat RUU Ciptaker Orang Swasta

Arteria Dahlan
Politikus PDI Perjuangan, Arteria Dahlan. Foto: Muhajir/Indonesiainside.id

Indonesiainside.id, Jakarta – Anggota Badan Legilasi (Baleg) DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan, mengeritik RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Pasalnya, rumusan RUU tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Saya mohon pemerintah bicaranya subtantif dan tidak retorika. Mau nanya saya sekarang, yang buat omnibus ini sudah baca UU Nomor 23 Tahun 2014 tidak? Jangan-jangan yang buat ini orang swasta,” kata Arteria di Jakarta, Rabu (5/8).

Arteria mengeritik tentang kewenangan pemerintah daerah yang diambil pemerintah pusat melalui RUU Ciptaker. Dalam regulasi itu, salah satu yang menjadi perdebatan adalah penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang harus mendapatkan persetujuan pusat.

Pada bagian ketiga RUU Ciptaker tentang Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha dan Pengadaan Lahan, RDTR harus mendapat persetujuan dari pusat. Selanjutnya, pemerintah daerah harus menetapkan RDTR yang telah disetujui pusat dalam jangka waktu satu bulan.

Menurut Arteria, provinsi, kabupaten, dan kota memiliki otonomi untuk mengurus dirinya sendiri. Artinya, tanpa campur tangan pusat. Perubahan kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat dalam konteks tata ruang bertentangan dengan konstitusi.

“Penataan ruang bukan pemerintah pusat. Jangan dibalik-balil, enggak begitu logikanya,” ucap Arteria. Dia lalu mempertanyakan apakah Presiden Joko Widodo mendapatkan informasi terkait hal tersebut.

“Jangan sampai ini akal-akalan. Jangan jual-jual nama Pak Jokowi. Jangan-jangan Pak Jokowi tidak tercerahkan dan tidak dijelaskan terkait hal ini,” ucap Arteria. (Msh)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here