Indonesiainside.id, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan akses kepada Kejaksaan Agung terkait pemanfaatan data kependudukan dalam rangka penegakan hukum. Ini untuk kecepatan mengungkap sebuah penyidikan dan penyelidikan.
Mendagri Tito Karnavian menjelaskan Kejaksaan Agung akan diberikan hak akses lebih luas. Namun, ia menekankan agar lembaga penegak hukum itu juga dapat menjaga kerahasiaan pemilik data.
“Tapi memang dengan adanya pembukaan akses dan kerja sama ini akan membuka akses kepada rekan-rekan di Kejaksaan memanfaatkan database ini, memberikan akses. Rekan-rekan Kejaksaan tolong juga dijaga betul penggunaannya, kalau dengan Kejagung pasti kita beri akses lebih luas, hampir semua fitur, artinya alamatnya, statusnya, tempat tanggal lahir, fingerprint dan face recognition,” kata Tito di Gedung Sasana Pradana Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (6/8).
“Setiap orang memiliki ciri khas face tersendiri, dari jarak mata, hidung, mulut, itu ada teknologi seperti itu. Nah, ini yang kita perlu jaga hak privasi daripada warga yang sudah masuk dalam database, jangan sampai nanti disalahgunakan,” lanjutnya.
Tito mengungkapkan, sebelum adanya perjanjian kerja sama (PKS) untuk pemanfaatan data kependudukan, pengungkapan sebuah kasus maupun identitas menjadi lebih lama karena harus mengumpulkan data forensik dan data lapangan yang didapat dari sejumlah informan. Dengan adanya pemanfaatan data kependudukan, pekerjaan penegak hukum menjadi kian mudah.
“Kalau dia menggunakan sistem Dukcapil kita di sana itu sebentar saja dengan sidik jarinya, mukanya, kami kira ini sama untuk penyidik di Kejagung dalam kasus tertentu termasuk kasus tipikor, dan juga dalam teknik interogasi, pemeriksaan, dan lain-lain. Ini kami kira ini sangat bermanfaat karena sangat mempercepat kerja kita,” jelasnya.
