Indonesiainside.id, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menilai Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) memiliki beberapa titik kelemahan. Atas dasar itu, dia berpendapat bahwa RUU Ciptaker tidak bisa menjadi solusi terhadap permasalahan ekonomi Indonesia di tengah pandemi Covid-19.
Pertama, kelemahan itu berawal dari minimnya penjelasan arah RUU Ciptaker. Dia menyebut pemerintah seing menyampaikan istilah perbaikan iklim investasi, namun tidak menerangkan secara detil bagaimana RUU itu berjalan memperbaiki roda perekonomian Indonesia.
Kedua, pemerintah menganggap RUU Ciptaker diperlukan untuk menstimulus perekonomian nasional yang terhembas krisis, apalagi di teng pandemi. Akan tetapi, menurut Anis, masalah perekonomian Indonesia saat ini tidak bisa diselesaikan dengan RUU tersebut.
“Perlambatan ekonomi Indonesia saat ini tidak bisa diselesaikan dengan hanya regulasi, karena permasalahan ekonomi Indonesia terletak kepadda hal yang lebih mendasar,” ucap Anis di Jakarta, Senin (10/8).
Ketiga, Salah satu permasalahan ekonomi Indonesia adalah produktivitas tenaga kerja yang masih rendah. Sementara, RUU Ciptaker hanya fokus menghasilkan lapangan kerja baru, bukan meningkatkan proktivitas pekerja. Dia menilai RUU Ciptaker tidak menjawab permasalahhan.
Keempat, RUU Ciptaker hanya menyentuh problem ekonomi struktural negara dengan fokus utama mempermudah investasi, dan melonggarkan regulasi ketenagakerjaan bukan ke arah fundamental. Sementara saat ini, masalah ekonomi di Indonesia masih bersifat fundamental (mendasar), seperti produktivitas pekerja.
“Kelima, jika pemerintah gagal mengatasi permasalahan fundamental ini maka ekonomi Indonesia tidak akan bangkit dari stagnasasi. RUU Ciptaker dimaksudkan untuk mempermudah investasi, namun dengan meletakkan prioritas pada isu ketenagakerjaan maka itu merupakan diagnosis yang keliru,” ucap Anis. (SD)
