Indonesiainside.id, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, menilai Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) dapat memperburuk kualitas penyiaran di Indonesia. Ini karena pemerintah memasukan kandungan revisi terhadap UU Penyiaran No.32/2002 tentang Penyiaran ke dalam RUU tersebut. Hal itu berpotensi melemahkan peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan menghilangkan Izin Penyelanggaraan Penyiaran (IPP).
“Apabila mekanisme IPP dihapuskan seperti yang tercantum di draft RUU Cipta Kerja, saya khawatir lembaga penyiaran tidak lagi berupaya untuk meningkatkan kualitas isi siarannya secara konsisten,” ucap kharis di Jakarta, Senin (10/8).
Dia meminta pemerintah mencermati langkah tersebut, karena IPP mengharuskan lembaga penyiaran memperbaiki kinerja melalui tahapan evaluasi oleh KPI. Regulasi terkait penyiaran seharusnya memperkuat peran KPI sebagai regulator penyiaran, bukan justru melemahkan.
Kharis menjelaskan, dalam pasal 33 UU Penyiaran, pemberian dan perpanjangan izin siaran diberikan berdasarkan kepentingan dan kenyamanan publik sebagai konsumen. Sementara, penghapusan IPP justru dapat menomorduakan kepentingan masyarakat.
Pasal 79 drat RUU Ciptaker mengubah sejumlah ketentuan dalam UU Penyiaran, antara lain pasal 16, 17, 25, 33, 34, 55, 56, 57, dan 58. Kharis meminta pemerintah memasukkan ketentuan mengenai digitalisasi dengan sistem single mux. Menurut dia, digitalisasi mempermudah dan mempermurah sistem penyiaran di Indonesia. Dengan demikian, hal itu diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
“Harus ada ketentuan mengenai penyelanggaraan penyiaran yang dilakukan dengan mengikuti perkembangan teknologi analog ke digital, karena berkaitan dengan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi penyiaran,” ucap dia. (SD)
