Indonesiainside.id, Jakarta – Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolongo, menilai kebijakan Jaksa Agung ST Burhanuddin membuat pedoman No.7/2020 yang mengatur pemeriksaan seorang jaksa harus atas izinnya bisa menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat. Pasalnya, pedoman itu dikeluarkan bersamaan saat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) sedang menyidik dugaan kasus yang menyeret Jaksa Pinangki bersama Anita Kolopaking terkait perjalanan Djoko Tjandra.
“Mengeluarkan produk seperti ini di saat pandemi kasus Djoko Tjandra dan pemeriksaan Jaksa Pinangki, sudah pasti akan menimbulkan sinisme dan kecurigaan publik,” kata Nawawi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (11/8).
Di sisi lain, pria yang pernah menjadi hakim selama 30 tahun itu menilai pedoman tersebut bisa menggerus semangat pemberantasan korupsi di Indonesia. Maka wajar jika masyarakat curiga dan sinis terhadap kebijakan tersebut.
“Selintas jadi seperti menggerus semangat upaya pemberantasan korupsi. Saya hanya ingin mengatakan, wajar jika muncul kecurigaan dan sinisme publik terhadap produk-produk semacam itu di tengah ramainya kasus Djoko Tjandra yang ikut menyeret nama oknum jaksa tersebut,” tutur Nawawi.
Indonesia Corruption Watch (ICW) sebelumnya mendiga penerbitan pedoman tersebut berkaitan dengan kasus jaksa Pinangki Sirna Malasari. Ini agar kasus Jaksa Pinangki tidak bisa diambil alih lembaga hukum lain.
“ICW menduga keras bahwa dikeluarkannya Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 yang mengatur bahwa pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Jaksa mesti seizin Jaksa Agung terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki Sirna Malasari,” ujar peneliti ICW, Kurnia Ramadhana. (Msh)
