Mardani: Independensi Tergerus, KPK Harus Tunduk Pada Kebijakan Birokrat

Gedung KPK. Foto: Antara

Indonesiainside.id, Jakarta – Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, mengeritik langkah Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah (PP) No.41/2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menilai PP tersebut akan menggerus independensi KPK.

“KPK akan sulit melakukan inovasi sekaligus menghilangkan semangat independensi, karena KPK akan tunduk pada kebijakan birokrat,” cuit Mardani, Rabu (12/8).

Anggota Komisi II DPR itu mengatakan, pengalihan status pegawai KPK itu merupakan efek domino dari revisi UU KPK. Terlebih lagi, UU KPK yang baru mendapat penolakan dari mahasiswa dan masyarakat.

“Sejak awal ini tidak tepat, KPK merupakan lembaga yang mencerminkan organisasi modern dengan logika kerja yang amat dinamis,” ucap dia. United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) mengatakan, lembaga antikorupsi di suatu negara harus independen dan terbebas dari pengaruh manapun.

Tren positif penanganan korupsi di Indonesia selama ini harus dijaga. Selain itu, Transparency International (TII) merilis pada 2019 skor indeks Perseosi Korupsi Indonesia terus membaik. Indonesia berada di posisi 85 dari 180 negara.

“PP ini boleh jadi akan menurunkan pencapaian KPK selama ini. Jangan sampai kebijakan ini justru membuat indeks tersebut terjun bebas karena terbatasnya gerak KPK,” ucap Mardani. Dia menyebut output kerja dari KPK adalah memberantas korupsi. Berbeda dengan ASN yang salah satu target kerjanya bergantung pada serapan anggaran.

‘Maka biarkan KPK mengurus dan desain sistem kerjanya sendiri, sehingga tetap independen pada ranahnya. Jangan bebani dengan hal-hal tidak perlu,” ucap Mardani.

Dia lalu meminta Joko Widodo menjaga netralitas dan independensi KPK dengan tidak menerbitkan Perpres yang tidak diperlukan. Cara tersebut sekaligus bentuk antisipasi campur tangan dari pihak-pihak luar yang mencoba mengintervensi kerja KPK.

“Menjadikan pegawai KPK sebagai ASN ibarat api dalam sekam, bisa menjadi masalah jika dibiarkan. Independensi jadi taruhan karena terganggu birokrasi yang panjang. Semakin lemah dan bahkan makin lumpuh dalam penegakan hukum merupakan dua hal yang tengah membayangi KPK,” kata Mardani. (Msh)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here