Hentikan Aksi Mogok Nasional, Serikat Buruh Akan Gugat UU Cipta Kerja

Said Iqbal
Presiden KSPI, Said Iqbal, Jakarta. Foto: Annisa Fadhilah/Indonesiainside.id
Indonesiainside.id, Jakarta – Serikat pekerja menyatakan akan menempuh jalur konstitusional untuk menggugat Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan 32 serikat buruh telah mogok nasional dan berunjuk rasa pada 6-8 Oktober 2020 sebagai wujud penolakan.

Setelah tiga hari, KSPI memutuskan untuk tidak melanjutkan aksi mogok nasional. “Langkah lebih lanjut yang akan diambil secara konstitusional antara lain membuat gugatan melalui jalur hukum untuk membatalkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja,” kata Presiden KSPI Said Iqbal melalui siaran pers, Jumat.

KSPI juga akan berkampanye perihal alasan penolakan UU Cipta Kerja tersebut.

Ada sejumlah poin dari klaster ketenagakerjaan di omnibus law tersebut yang dianggap mengancam hak-hak buruh.

Iqbal menuturkan mereka menolak pengurangan jumlah pesangon dari maksimal 32 kali dalam Undang-Undang 13/2013 tentang Ketenagakerjaan menjadi maksimal 25 kali dalam UU Cipta Kerja.

25 kali upah pesangon itu terbagi atas 19 kali dibayar pengusaha dan enam bulan lainnya melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu, KSPI juga menolak pembayaran upah berdasarkan satuan waktu yang dimungkinkan berdasarkan UU Cipta Kerja.

Buruh juga mengkhawatirkan pasal yang memungkinkan skema outsourcing untuk semua jenis pekerjaan, sedangkan pada UU Ketenagakerjaan yang lama outsourcing hanya dibolehkan untuk lima jenis pekerjaan.

KSPI meminta outsourcing dibatasi untuk jenis pekerjaan tertentu saja dan tidak boleh berlaku tanpa batas waktu. “Ketika outsourcing dibebaskan, berarti tidak ada job security atau tidak ada kepastian kerja bagi buruh Indonesia,” ujar Said Iqbal.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here