Komnas HAM Desak Presiden Jokowi Agar Memerintahkan Jaksa Agung untuk Menuntaskan Tragedi Semanggi

Ilustrasi: Demonstrasi menuntut penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. (Foto file - Anadolu Agency

Indonesiainside.id, Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak Presiden Joko Widodo memerintahkan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin untuk menuntaskan pelanggaran HAM dalam Tragedi Semanggi I dan II. Desakan itu disampaikan menyusul putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memvonis Jaksa Agung melawan hukum terkait persoalan tersebut.

Oleh PTUN, Jaksa Agung melawan hukum karena menyatakan Tragedi Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada 16 Januari 2020. Kemudian, keluarga korban menggugat pernyataan tersebut dan menang di PTUN Jakarta.

“Putusan ini hanya menandaskan lagi bahwa kasus itu merupakan pelanggaran HAM berat,” ujar Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di Jakarta, Kamis (5/11).

Tragedi Semanggi merupakan satu dari sembilan penyelidikan kasus pelanggaran HAM yang belum dituntaskan Kejaksaan Agung, di mana berkas penyelidikannya berulang kali dikembalikan kepada Komnas HAM.

Menurut KOmnas HAM, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin harus segera menindaklanjuti putusan tersebut. Selain itu, Kejagung seharusnya menempuh jalan pengadilan HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ketimbang mengomentari aspek sejarah dari peristiwa pelanggaran HAM masa lalu ini.

“Mengomentari aspek sejarah politiknya memang kurang tepat sejak awal, karena saat ini jalannya adalah jalan penegakan hukum, apalagi bagi penegak hukum itu sendiri,” kata Anam melalui pesan singkat kepada Anadolu Agency.

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here