KPK Jelaskan Konstruksi Perkara Penetapan Mantan Anggota Fraksi PPP DPR Irgan Chairul Mahfiz sebagai Tersangka

KPK menetapkan status tersangka. Foto: antara

Indonesiainside.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan konstruksi perkara penetapan mantan anggota Fraksi PPP DPR RI Irgan Chairul Mahfiz (ICM) sebagai tersangka pengembangan kasus korupsi pengurusan DAK APBN-P 2017 dan APBN 2018 Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Sebelumnya dalam kasus itu, KPK juga telah menetapkan Bupati Labuhanbatu Utara Khairuddin Syah Sitorus (KSS) dan swasta atau Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2016—2019 Puji Suhartono (PJH) sebagai tersangka.

“Dalam APBD Tahun 2018, KSS membagi peruntukan DAK Bidang Kesehatan (prioritas daerah) sebesar Rp49 miliar menjadi dua bagian. Untuk pelayanan kesehatan dasar Rp19 miliar dan pelayanan kesehatan rujukan (pembangunan RSUD Aek Kanopan di Labuhanbatu Utara) Rp30 miliar,” kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/11).

Namun, kata Lili, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DAK Bidang Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara belum ada di Kemenkeu karena belum diketahui oleh Kemenkes karena ada kesalahan input data dalam pengajuannya.

“Atas terjadinya salah input data tersebut, KSS memerintahkan Agusman Sinaga selaku Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk meminta bantuan Yaya Purnomo menyelesaikan kendala tersebut,” ucap Lili.

Yaya adalah mantan Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perubahan dan Permukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Yaya meminta bantuan Puji yang merupakan rekan kuliahnya saat program doktoral agar membantu adanya pembahasan di Desk Kementerian Kesehatan untuk Kabupaten Labuanbatu Utara melalui koleganya di DPR.

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here