Indonesiainside.id, Jakarta – Habib Rizieq Shihab (HRS) kembali mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Kali ini, Habib Rizieq mengajukan permohonan praperadilan atas penahanan dan penangkapannya dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat.
“Kita berpendapat penahanan Habib Rizieq yang ditahan dengan pasal 160 KUHP itu tidak relevan dan menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana,” ujar kuasa hukum Habib Rizieq, Alamsyah Hanafiah, di PN Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Rabu (3/2/2021).
Praperadilan ini didaftarkan pada nomor 11/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel. Dengan pihak Termohon Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya.
Alamsyah mengatakan, kasus Habib Rizeq merupakan pelanggaran protokol kesehatan. Namun menurutnya, Habib Rizieq justru dikenakan dengan Pasal 160 KUHP yang mengatur terkait penghasutan.
“Peristiwa hukum yang terjadi adalah peristiwa hukum pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan, tapi dibawa ke hukum pidana kejahatan pasal 160. Mencampur adukkan antara peraturan yang bersifat khusus, dicampur adukkan dengan peraturan yang bersifat umum,” kata Alamsyah.
“Habib Rizieq ini kan ditahan dengan pasal 160 KUHP, itu intinya penghasutan menghasut orang untuk membuat kejahatan, bukan meteri berkrumun dalam UU COVID. Jadi berkerumun UU COVID dibawa ke dinyatakan menghasut ini kan akal-akalan untuk menahan Habib Rizieq aja bukan penahanan sesungguhnya,” sambungnya.
Selain itu, Alamsyah mengatakan pihaknya juga mempertanyakan surat perintah penahanan terhadap Habib Rizieq. Menurutnya, surat perintah penahanan dikeluarkan berdasarkan dua surat penyidikan.
“Surat perintah penahanan itu dan penangkapan itu dilahirkan dari dua surat perintah penyidikan, di dalam KUHP hanya mengenal azaz satu, satu surat perintah penyidikan, satu surat penangkapan, kemudian penahanan juga begitu. Di situ tidak, terbalik,” tuturnya.
Diketahui sebelumnya, Habib Rizieq pernah mengajukan praperadilan terkait penetapan tersangka penghasutan dan penahanan dalam kasus kerumunan. Namun gugatan ini ditolak oleh hakim (12 /1).
Dalam pertimbangan, hakim menilai rangkaian penyidikan yang dilakukan polisi terkait kerumunan di rumah Habib Rizieq di Jalan Petamburan, Jakarta Pusat, adalah sah. Hakim juga menyebut penyidik sebelum meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan sudah sesuai aturan. (msh)
