Indonesiainside.id, Jakarta- Pemerintah Indonesia telah menerbitkan puluhan peraturan turunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, pada Ahad (21/2). Pemerintah telah menerbitkan 45 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden sebagai turunan UU Cipta Kerja.
Franky Sibarani, ketua tim serap aspirasi UU Cipta Kerja yang ikut membahas peraturan turunan ini, mengatakan peraturan yang telah diterbitkan sebanyak 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan empat Peraturan Presiden. “Masih ada empat peraturan yang belum diterbitkan sejauh ini,” kata Franky, kepada Anadolu Agency, pada Ahad (21/2).
Puluhan peraturan turunan UU Cipta Kerja yang telah dipublikasikan di situs Sekretariat Negara. Antara lain PP tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Manajemen Risiko yang disusun sebanyak 390 halaman.
Masyarakat dapat mengakses di link https://jdih.setneg.go.id/Produk. UU Cipta Kerja disahkan pada awal November 2020. Pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja dinilai kontroversial, terutama oleh mahasiswa dan organisasi buruh, karena memuat banyak perubahan peraturan ketenagakerjaan.
Selain itu UU Cipta Kerja membuat banyak perubahan dalam bidang perpajakan, perkebunan dan kehutanan, dan investasi asing. (NE/AA)
