Indonesiainside.id, Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna Laoly menutup pintu untuk pengajuan kembali pengurus Partai Demokrat kubu Moeldoko. Dengan begitu, hasil kongres luar bias (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara, tidak bisa lagi mengklaim kepengurusan atau menggunakan nama Partai Demokrat.
“Dengan dokumen yang ada tentu tidak mungkin lagi,” kata Menkumham Yasonna Laoly di Jakarta, Rabu (31/3).
Dia mengatakan hal itu setelah meneliti dokumen atau berkas-berkas yang diajukan oleh Partai Demokrat kubu Moeldoko tidak memenuhi persyaratan. Kalau pun pengurus Partai Demokrat kubu Moeldoko berusaha melengkapi syarat yang kurang dan kembali mengajukan hal yang sama ke Kemenkumham, maka itu sudah di luar ranah kementerian tersebut.
“Kalau nanti mau dibuat lagi yang lebih memenuhi itu bukan urusan kami,” ujar Yasonna.
Terkait argumentasi bahwasan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat tidak sesuai atau bertentangan dengan Undang-Undang Partai Politik, Yasonna mempersilakannya untuk diuji di pengadilan.
Sebab, hal tersebut sudah termasuk kepada ranah hukum administratif. Karena itu, jika ingin menguji AD/ART partai apakah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Partai Politik atau tidak maka pengadilan lah yang berhak menentukannya.
Terakhir, Yasonna mempersilakan jika pihak-pihak atau kader demokrat ada yang merasa AD/ART berlawanan dengan Undang-Undang Partai Politik maka jalur pengadilan merupakan langkah yang tepat. “Silakan saja itu hak setiap kader Demokrat untuk melakukannya,” katanya.
Sebagaimana diketahui, Kemenkumham menolak berkas dokumen permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko atau versi KLB Deli Serdang, Sumatera Utara. (Aza/Ant)
