Indonesiainside.id, Jakarta–Langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai membantu membuatkan KTP elektronik (e-KTP/KTP-el) untuk transgender bisa mengarah upaya legalisasi kaum LGBT. Hal ini disampaikan Anggota Komite I DPD RI, Abdul Rachman Thaha.
“Apakah di e-KTP mereka akan ditulis atau dibubuhi kode “transgender” (bukan laki-laki maupun perempuan)? Jika ya, bahkan sebatas satu huruf pun, ini mengarah ke pengesahan atau legalitas bagi apa yang kaum LGBT sebut sebagai jenis kelamin non-binary,” ujar Abdul Rachman dalam keterangan tertulisnya Ahad (25/04).
Senator yang berasal dari Sulawesi Tengah ini mengatakan, sebetulnya Kemendagri bisa belajar pada jalan keluar yang dipakai TNI AD, yaitu ketika menangani seorang prajurit yang sempat mengalami katakanlah ambiguitas jenis kelamin. “Jadi, ada hal yang urgen sebelum memberikan e-KTP ke transgender. Pemerintah seharusnya mendorong mereka yang mendaku transgender untuk mendapatkan penetapan peradilan tentang jenis kelamin mereka. Dengan langkah sedemikian rupa, masalah jenis kelamin para transgender akan selesai. Kemungkinan jenis kelaminnya tetap dua, yaitu lelaki atau perempuan. Tidak ada jenis kelamin ketiga seperti non-binary, unspecified, dll. Begitu pula jika merujuk UU Kependudukan. Eksplisit UU tersebut menyebut dua kelamin saja,” imbuhnya.
Kemdagri, kata Rachman, mengatakan, di kolom jenis kelamin di e-KTP akan tercantum sesuai kondisi asal yang bersangkutan. “‘Kondisi asal’ saya tafsirkan sebagai organ kelamin. Tersisa satu masalah, yakni silang sengketa antara kondisi asal (organ) dengan kondisi batin itulah yang dirasakan oleh kaum pendaku transgender,” sebut Rachman.
Ia menambahkan, penyikapan Kemendagri terkait e-KTP bagi mereka yang mendaku transgender memang tidak sampai ke situ. “Nah, karena tidak sampai ke situ, jangan sampai e-KTP (yang di dalamnya secara definitif mencantumkan jenis kelamin tertentu) dimanfaatkan sebagai alat pengesah transgendernya. Lalu mereka berpropaganda atau berkampanye bahwa menjadi transgender bukan lagi masalah di sini,” ujar Rachman mengingatkan.
Pada aspek itulah, tambahnya, Kemendagri semestinya bisa memberikan klarifikasi kepada publik dan jajaran Kemendagri sendiri. Bahwa, KTP bagi kalangan yang menyebut dirinya transgender sama sekali bukan legalitas dari negara terhadap jenis kelamin “ketiga” selain lelaki dan perempuan.
“Seiring dengan itu, sampaikan ke para pendaku transgender agar mencari bantuan psikologi dan mengambil langkah hukum untuk menyelesaikan masalah kebingungan seksual mereka,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terus mendorong jajaran Ditjen Dukcapil di mana pun untuk selalu proaktif memaksimalkan pemberian pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) kepada masyarakat tanpa diskriminasi, termasuk para transgender.
Ditjen Dukcapil Kemendagri berkomitmen membantu memudahkan para transgender untuk mendapatkan mendapat dokumen kependudukan terutama KTP-el, kartu keluarga dan akta kelahiran. Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi virtual antara Perkumpulan Suara Kita dengan Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh melalui aplikasi zoom di Jakarta, Jumat (23/04). (NE)
