Indonesiainside.id, Jakarta – Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, menilai menangani masalah Papua tidak cukup melalui pendekatan hukum dan senjata. Ada poin penting yang selama ini seolah terlupakan, yakni pendekatan kesejahteraan dan keadilan.
“Kesimpulan saya maaf, saya harus katakan menyelesaikan masalah Papua tidak cukup dengan hukum dan senjata,” kata Nono, Rabu (28/4).
Dia meminta semua pihak jujur melihat persoalan Papua. Semua pihak harus berperan dalam menyelesaikan masalah Papua. Ia tak ingin pemerintah saat ini mewarisi masalah Papua yang berlarut-larut kepada generasi mendatang.
“Jangan warisan yang masa lalu dan sekarang nanti kita limpahkan lagi buat generasi berikutnya. Apalagi dalam keadaan lebih parah, kan itu masalahnya,” ucap dia.
Sementara Anggota MPR RI, Yan Permenas Mandenas, menilai penyelesaian masalah kekerasan di Papua harus melalui jalan dialog dan rekonsiliasi seperti yang dilakukan di Aceh. Dia merasa yakin masalah Papua akan diselesaikan jika pemerintah menerapkan kembali pola-pola yang telah diterapkan di Aceh.
“Saya yakin, mereka yang ada di hutan-hutan dan gunung-gunung akan turun meletakkan senjatanya, menyerahkan diri jika dibuka ruang dialog yang baik untuk semua. Dalam dialog itu, semua pihak terutama KKB akan menyepakati untuk tidak lagi melakukan aksi teror yang meresahkan masyarakat. Tinggal semua memiliki keinginan kuat dengan hati terbuka untuk melakukannya,” kata dia, Rabu (28/4).
Dia mengatakan, masyarakat Papua tidak menginginkan kekerasan terus berlanjut. Maka itu, dialog harus segera diagendakan. Menurut dia, dialog yang baik dan mengakomodir semua pihak akan merubah pola pikir pelaku kekerasan. Jika pola pikir sudah berubah, maka selanjutnya karakter dan perilaku akan mudah sekali dibentuk.
“Yang menjadi persoalan adalah susahnya mendeteksi otak-otak KKB ini karena mereka ada di luar negeri. Sekarang bagaimana caranya mereka yang ada di luar negeri itu dan KKB yang ada di Papua bisa kita kumpulkan dan dudukan untuk berdialog dengan pusat,” ucap dia. (Aza)
