Oleh: Ahmad Z.R
Pergantian NISN menjadi NIK merupakan kejutan pemerintah diawal tahun. Sebab tidak melalui sosialisasi wacana, kajian dan diskusi dengan berbagai pihak yang terdampak langsung dengan kebijakan ini.
Indonesiainside.id, Jakarta — Pemerintah melalui Kemendikbud dan Kemendagri mengubah Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) menjadi Nomor Induk Kependidikan (NIK). Ketua Komisi Pendidikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sudarmo menilai hal tersebut positif, meskipun menuai kontroversi karena terkesan terburu-buru dan minim sosialisasi.
“Tapi, idenya bagus. Ini menyangkut tata kelola pemerintah terkait perhatian pemerintah dalam pendidikan. Khususnya bagi anak-anak. Dengan keterlibatan pemerintah, diharapkan (sistem kelola) pusat maupun daerah terintegrasi secara optimal,” kata Sudarmo kepada Indonesia Inside, saat dihubungi, Jumat (25/1).
Dengan begitu, kata dia, maka rencana pemerintah untuk melakukan single identity akan terwujud. Sehingga pemerintah dan masyarakat akan mendapatkan data-data yang lebih akurat.
“Nah, cita-cita pemerintah seperti itu menurut saya baik. Angka penerimaan sekolah bisa lebih baik. Bayangkan saja, negeri dengan penduduk yang besar kalai tidak di treatment dengan kesejahteraan bisa jadi masalah. Karena kita tidak punya gambar konkret untuk mengatasi persoalan anak-anak secara angka,” ujarnya.
Meski demikian, ia menyarankan agar Kemendikbud dan Kemendagri gencar melakukan sosialisasi untuk dapat mengakomodasi suara dan kebutuhan masyarakat. Pasalnya, aturan tersebut dibuat terkesan terburu-buru, terlebih di tahun politik.
“Ke depan kita juga mendorong agar melek digital. Ke depan mau tidak mau kita akan menghadapi revolusi digital. Pertumbuhannya sangat cepat dan kita harus mampu menyesuaikan juga dengan sistem yang ada. Dengan NIK itu, maka akan memperoleh data single. Sehingga kita bisa memotret tingkat kesejahteraan dan partisipasi publik,” ungkapnya.
Sebab, menurut dia, angka partisipasi publik masih rendah. Jika hal ini tidak diketahui dengan jangkauan lebih luas maka akan mengalami kendala-kendala di lapangan.
“Menurut saya perubahan NISN menjadi NIK sangat strategis karena mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai pendidikan dikalahkan oleh teknologi tinggi. Tetapi keduanya harus seimbang,” tandasnya.(EPJ)
