Oleh: Arif S
Indonesiainside.id, Banda Aceh – Tidak semua sekolah yang menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) memiliki komputer. Di Aceh justru banyak sekolah penyelenggara UNBK yang tak memiliki komputer.
“Dari pemantauan kami di sekolah yang menyelenggarakan UNBK di pedalaman Aceh, sebagian besar tidak punya komputer,” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Taqwaddin, di Banda Aceh, Kamis (4/4). Di samping tidak ada komputer, permasalahan lainnya di sekolah penyelenggara ujian nasional di pedalaman Aceh juga terkendala jaringan internet.
“Ada sekolah punya komputer, tetapi tidak ada jaringan internet. Begitu juga sebaliknya, jaringan internet ada, tetapi tidak punya komputer. Kalau begini, bagaimana anak-anak ikut ujian,” tambahnya.
Seharusnya, persoalan-persoalan seperti itu tidak terjadi. Sekolah yang belum memiliki fasilitas komputer dan jaringan internet mestinya tidak dipaksakan sebagai penyelenggara ujian nasional. Dia berpendapat, nasional merupakan kebijakan pemerintah pusat. Seharusnya kebijakan itu dibarengi dengan pengadaan fasilitas.
“Kalau begini, kami menilai pelaksanaan ujian nasional terlalu dipaksakan,” ujar Taqwaddin. Oleh karena itu, Ombudsman RI Perwakilan Aceh merekomendasikan kepada pemerintah pusat mengalokasikan anggaran pengadaan komputer serta fasilitas pendukung lainnya.
Hal itu akan membut sinkron antara kebijakan pusat dan teknis pelaksanannya. “Jangan membuat kebijakan UNBK, namun komputernya tidak ada. Kebijakan ini membuat anak didik kewalahan. Kami berharap persoalan serupa tidak terulang,” kata Taqwaddin. (AS)
