Illiza Setuju UN Dihapus, Sekolah Tiga Hari Sepekan Kenapa Tidak?

Illiza Sa'aduddin Djamal
Anggota Komisi X DPR RI Illiza Sa'aduddin Djamal. Foto: Antara

Indonesiainside, Jakarta – Wacana penghapusan ujian nasional (UN) dan usulan sekolah hanya tiga hari dalam sepekan mengemuka. Khusus usulan sekolah tiga hari tersebut, muncul setelah wacana libur Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sebagian siswa pastinya akan menyambut riang gembira kedua usulan tersebut. Di mana selama ini UN selalu menjadi masalah setiap tahun. Apa tanggapan anggota DPR mengenai kedua wacana tersebut?

Anggota Komisi X DPR RI Illiza Sa’aduddin Djamal menyambut baik dan mendukung penghapusan UN sebagaimana disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.

“Ya menyambut baik dan mendukung karena selama ini sistem pendidikan kita masih salah dalam hal implementasi. Jadi dikembalikan kepada yang benar,” kata dia di Jakarta, Jumat (6/12).

Indikator kesalahan implementasi tersebut, menurutnya, merujuk pada Undang-Undang (UU) nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebenarnya UU itu bertujuan menilai dari seluruh pendidikan dan kompetensi sekolah. Bukan malah menilai anak atau individunya.

Misalnya, ketika mata pelajaran Bahasa Inggris kurang baik maka hal itu berarti perlu adanya peningkatan kompetensi di bidang tersebut.

“Jadi penilaiannya tidak kepada siswa, tapi menyeluruh pada sistem. Mungkin bisa diawali dengan mengambil sampel di sejumlah daerah,” ujar dia.

Menurut dia, penghapusan UN tidak mungkin dilakukan 2020 sebab ada aturan hukum termasuk Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang harus direvisi terlebih dahulu.

Sebelumnya, Mendikbud RI Nadiem Makarim menjelaskan wacana penghapusan UN muncul karena banyak aspirasi dari masyarakat, guru, murid dan orang tua mengenai UN. Hal serupa sebenarnya sudah diinisiasi oleh Mendikbud sebelumnya yakni Muhadjir Effendy, namun mendapat banyak penolakan.

Lalu, bagaimana dengan usulan sekolah tiga hari dalam sepekan? Tunggu dulu, Illiza menilai perlu kajian dan pembahasan menyeluruh. Sejauh ini, belum ada kajian terhadap usulan tersebut.

“Ini kan berupa tawaran sehingga perlu pula diriset ke dalam regulasi yang ada termasuk Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,” kata politikus dari Fraksi PPP DPR RI itu.

Usulan tersebut sebelumnya disampaikan oleh Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi atau biasa dikenal Kak Seto kepada Mendikbud Nadiem Makarim. Namun, implementasinya perlu menghadirkan banyak pihak dari akademisi dan praktisi sehingga tidak merujuk pada satu pandangan saja.

Menurut Illiza, masukan tersebut harus dibahas secara komprehensif sehingga dapat mengetahui alasan-alasan konkret serta solusi yang ditawarkan terkait hal itu. “Kak Seto selama ini melakukan pendampingan terhadap anak dan ia sangat peduli dengan pendidikan anak. Mungkin untuk membahas usulan itu bisa melalui jalur legislasi dan eksekutif,” katanya.

Dia juga meminta Kak Seto sebaiknya berkomunikasi juga dengan DPR RI khususnya Komisi X untuk membahas berbagai pertimbangan terkait sekolah tiga hari dalam seminggu. “Ini perlu kajian. Artinya kalau memang dari rentetan kajian dan hasilnya itu yang terbaik, kenapa tidak? Intinya butuh kajian mendalam,” ujarnya. (Aza/Ant)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here