Anggota Komisi VIII DPR Tak Setuju Penghapusan Khilafah dan Jihad

Anggota Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily. Foto: Imanuddin Ramdhani/indonesiainside.id

Indonesiainside.id, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Golkar, Ace Hasan Syadzily, tak setuju dengan wacana penghapusan pelajaran khilafah dan jihad dalam kurikulum madrasah. Menurut dia, jika dihapus, kedua kajian tersebut akan menimbulkan kesalahpahaman dan tidak terarah.

“Saya menyampaikan, bahwa khilafah dan jihad itu tidak bisa dihapus untuk sebuah kajian. Jika dihapus, proses pembelajaran tentang khilafah dan jihad nanti tidak akan terarah,” ujar Ace saat mengisi acara di Hotel Century Park, Jakarta, Rabu (05/2).

Menurut dia, kajian khilafah memang sudah ditolak di Indonesia sehingga tidak bisa diterapkan dalam sistem kenegaraan. Kendati demikian, kajian khilafah dan jihad merupakan diskursus yang harus tetap dibahas dalam sebuah kurikulum keagamaan.

“Dia tidak bisa mempelajari khilafah dalam konteks mengreinterpretasi pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal dalam konteks kekiniannya memang khilafah sendiri sudah tertolak dalam konteks berbangsa,” ungkap Ace.

Jika kajian tersebut dihapus, dia menghkawatirkan para siswa akan mencari tahu mengenai khilafah dan jihad. Para siswa akan mencari sendiri informasi atau pembelajaran khilafah dan jihad sehingga menimbulkan ketidakjelasan.

“Karena jihad itu tidak bicara hanya soal perang, tetapi orang yang bekerja dengan sungguh-sunguh juga merupakan dari jihad. Tergantung dari interpretasi kita,” terangnya.

Dia menegaskan dalam bahwa keragaman, persoalan intoleransi ini masalah yang harus diselesaikan dalam sistem pendidikan.

“Masalah yang harus dituntaskan dalam pendidikan kita itu syaratnya, bahan ajarnya harus memiliki muatan kurikulum yang betul-betul menunjukkan nilai-nilai kebangsaan,” katanya.

Sebelumnya, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Starif Hidayatullah Jakarta mencatat mayoritas anggota DPR RI menganggap tak ada masalah dalam pendidikan agama di Indonesia. Hal itu berdasarkan hasil survei PPIM terhadap 370 anggota DPR pada akhir 2019.

Survei itu dilakukan untuk mengetahui perhatian anggota DPR terhadap keberagaman dalam pendidikan agama. Hasilnya, sebanyak 53 persen menilai tak ada masalah dengan pendidikan agama yang diajarkan di sekolah. (Aza)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here