Indonesiainside.id, Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim membantah pembayaran SPP lewat Gopay sebagai kebijakannya. Pembayaran SPP lewat Gopay, kata dia, sudah lama direncanakan.
Nadiem menjelaskan, pembayaran SPP merupakan penambahan fitur yang sudah direncanakan bertahun-tahun, bahkan sebelum dia ditunjuk menjadi Mendikbud. Dia mengatakan hal itu menjadi salah satu kompetisi bebas di semua dompet digital di Indonesia.
“Tidak ada hubungannya sama sekali (antara menteri dan perusahaan) sama kebijakan Kemendikbud. Itu adalah hal yang terjadi di pasar. Kompetisi sengit antara dompet digital di mana semua dapat menerima apa pun,” kata dia ditemui di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (20/2).
Nadiem menambahkan, dalam kompetisi itu, semua dompet digital akan bermain di semua jenis penjualan, dari restoran, sekolah swasta, warung pinggir jalan, dan lain sebagainya. “Itulah namanya digitalisasi sistem keuangan (fintech),” ujarnya.
Nadiem menegaskan, dia tidak akan pernah melakukan kebijakan yang melanggar konflik kepentingan. Dia juga menekankan semua yang berhubungan dengan perusahaan itu sudah tidak ada hubungan dengan dirinya.
“Semua kewenangan dan posisi. Itu harus ditanyakan ke perusahaan langsung,” ucapnya.
Dia menyatakan, tidak ada kebijakan pemilihan dompet digital dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai sistem pembayaran sekolah. “Itu bebas pilih bank apa yang mau digunakan atau dompet digital apa yang menggunakan,” imbuh Nadiem. (Aza)
