Sekelumit Kisah Putra Aceh Soal Penanganan Covid-19 di Australia

Putra Aceh, Nai Saifuri (dua dari kiri) bersama sahabatnya di Australia. Foto: Istimewa

Indonesiainside.id, Banda Aceh – Kasus virus corona (Covid-19) di Australia semakin merajalela. Kendati demikian, laju pertumbuhannya kini melambat. Salah seorang putra Aceh berdomisili di Australia, Nai Safuri membagikan sekelumit kisah tentang penanganan wabah virus corona di negara Kangguru tersebut.

Nai Safuri merupakan warga asli Tangse, Kabupaten Pidie. Sejak tahun 2000, dia mencari suaka politik di sana. Pasca perdamaian MoU Helsinki ditandatangi, sebagian warga Aceh yang tinggal di luar negeri memilih pulang kampung, namun ia memilih menetap di sana.

Nai menuturkan, sejak 18 Maret lalu, Pemerintah Australia mulai memberlakukan karantina wilayah. Sejumlah aturan diterapkan untuk memperlambat infeksi virus corona (Covid-19). Di Australia, aturan pemerintah benar-benar dipatuhi warganya. Pemerintah setempat tak segan menjatuhkan hukuman kepada siapa pun yang melanggar aturan.

“Sudah empat minggu lebih kami berdiam diri di rumah. Ditambah adanya lockdown wilayah sehingga akses jalan semakin sempit,” kata Nai saat berbagi pengalamannya melalui pesan elektronik kepada Indonesiainside.id, Jumat (10/4).

Nai menuturkan, saat ini situasi di sana semakin parah lantaran mulai tibanya musim gugur. Alhasil, ia beserta keluarganya perlu meningkatkan kewaspadaan diri mengingat sangat rentan dengan berbagai macam penyakit.

Sejumlah fasilitas publik seperti bandara, stasiun kereta api hingga transportasi umum lainnya diawasi ketat oleh otoritas pemerintah setempat. Jalan-jalan terlihat sepi, bahkan hampir tidak dilalui kendaraan satu pun. Begitu pun juga pusat perbelanjaan, kafe, diskotek dan tempat hiburan lainnya, semuanya ditutup.

Masyarakat diharuskan berdiam diri di rumah. Mereka hanya diizinkan berbelanja secukupnya untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, bila ada warga negaranya masih di luar negeri, maka akan difasilitasi penuh untuk dipulangkan.

“Kalau ingin berbelanja, kita harus pergi maksimal dua orang dan harus dibuktikan dengan struk (nota) pembayaran. Karena pihak keamanan setempat akan memeriksa dengan ketat. Jika kedapatan, maka sanksinya sangat berat sekali,” ungkapnya.

“Ini persis seperti masa-masa mogok ketika konflik (GAM-Indonesia) dulu,” kenangnya.

Nai kini bermukim di Western Australia. Dia menjelaskan, kebijakan pemerintah setempat dalam menanggulangi Covid-19 sangatlah baik dan terorganisir. Sejak pertama kali warganya terdeteksi, otoritas pemerintah langsung menetapkan kawasan zona merah di sejumlah wilayah.

Soal penanganan medis, pemerintah setempat tidak pernah membedakan antara warga pribumi dengan pendatang. Semuanya diperlakukan sama, dan difasilitasi penuh sesuai prosedur pelayanan kesehatan. Selama ‘lockdown’, pemerintah Australia memberikan santunan senilai 550 dolar Australia atau setara Rp5,5 juta per jiwa. Bantuan itu diberikan dua kali setiap bulannya, dan berlaku hingga akhir tahun ini.

“Seperti keluarga saya ada lima orang, maka pemerintah akan mensubsidi kami sebanyak 2.750 dolar Australia selama dua minggu sekali. Begitu juga soal pelayanan medis, disini tidak ada pemberlakuan diskriminasi antara warga asli dengan pendatang,” kata Nai. (PS)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here