Indonesiainside.id, Tasikmalaya – Wabah Covid-19 membuat sejumlah orang tua siswa mengalami masalah keuangan yang berkorelasi dengan kemampuan membayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). Operasional sekolah untuk jenjang sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri maupun sekolah swasta masih mengandalkan SPP yang berasal dari siswa.
“Kebetulan kami memberikan keringanan yang sangat tidak memberatkan, bahkan cenderung sukarela, namun diharapkan proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) dapat terlaksana dengan baik,” ujar Kepala SMK Karangjaya Tasikmalaya, Junjun Nugraha kepada Indonesiainside.id, Ahad (10/5).
Artinya, iuran di konversi ke bantuan kuota bagi peserta didik. Oleh karena itu, pihak SMK Karangjaya Tasikmalaya mengupayakan tidak memungut iuran sehubungan aktivitas di tengah Covid-19 dan membebaskan SPP bulan April-Juni. “Bagi mereka yang memang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) kami coba bantu untuk kuotanya. Kami sudah putuskan April- Juni 2020 bebas SPP,” tegasnya.
Dalam pengumuman yang disampaikan kepada grup sekolah dan dilanjutkan kepada peserta didik disampaikan bahwa IPP dimasa Covid-19, April-Juni 2020 agar di konversikan bagi kuota internet untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Sedangkan bagi yang memilikinya Kartu Indonesia Pintar, maka akan di bantu kuota dari dana BOS sebagaimana petunjuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
“Artinya, sekolah tidak memungut iuran sebagaimana kesepakatan yang disetujui bersama. Pada prinsipnya sampai hari ini tidak ada anak yang menyampaikan pengunduran diri atas situasi dan kondisi yang ada,” terangnya.
Sementara, Kepala SMA Labschool Jakarta, Suparno Sastro, mengatakan untuk saat ini pihak badan pengelola sekolah masih belum ada keputusan terkait pemotongan SPP. “Jika ada siswa yang mengalami kesulitan pembayaran dapat mengajukan langsung ke kami. Untuk kompensasi perihal pelaksanaan pembelajaran jarak jauh sedang dikaji dan belum diputuskan sampai sekarang,” kata Suparno Sastro.(PS)
