Indonesiainside.id, Jakarta – Anggota DPR, Mardani Ali Sera menanggapi wacana penerapan pembelajaran jarak jauh ( PJJ), secara permanen seperti usulan yg sempat diutarakan Mendikbud, Nadim Makariem. Menurut dia, usulan ini amat tergesa-gesa.
“Usulan ini seakan melupakan masalah lain seperti literasi digital siswa sampai kualitas pengajar yang perlu ditingkatkan,” kata Mardani melalui akun resminya, Senin (27/7).
Selain itu, dia menilai masalah lain ialah mahalnya kuota. Sementara penghasilan orangtua turun drastis akibat pandemi.
“Saat ini yang utama adalah pangan, tidak salah jika kuota internet untuk pendidikan dinomor duakan. Akses internet yang murah harus jadi concern pemerintah ke depan,” tuturnya.
Padahal pemerintah juga memiliki source sendiri untuk mobilisasi program PJJ seperti Rumah Belajar yang ada dibawah Kemendikbud. “Tapi kenapa tidak dimaksimalkan dan lebih memilih memprioritaskan serta menghamburkan anggaran untuk kerja sama dengan pihak swasta?,” ujarnya.
Dia mengingatkan, UU mengamanatkan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN. Anggaran itu harus digunakan maksimal untuk program pendidikan yang tepat sasaran, efektif, efisien, dan memanusiakan peserta didik.
“Sari pusat hingga daerah, semua harus kerja sama agar proporsi 20 persen itu terjaga,” katanya.
Dia menambahkan, endidikan harus membentuk manusia yg beretika dan menambah daya saing SDM. Menurutnya, PJJ di era Covid-19 menggambarkan hal tersebut masih jauh dari harapan.
“Semoga kedepan penguatan infrastruktur dan ruang kolaborasi bagi banyak pihak dapat meningkatan kualitas belajar mengajar,” tuturnya. (ASF)
