Banyak Kejanggalan, KPK Turun Tangan Analisa Tujuan POP Kemendikbud

Nadiem Makarim
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. Foto: Muhammad Zubeir/Indonesiainside.id

Indonesiainside.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menerima masukan dari Muhammadiyah, NU dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) untuk mengakses ataupun menilai tujuan program organisasi penggerak (POP) Kemendikbud. KPK nantinya akan menilai apakah proses yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan inline atau berkesesuaian.

“Nah, bicara proses, maka kita berbicara tentang prasyarat bicara, tentang kelengkapan proposal prasyarat siapa yang memasukkan, proposal seperti apa dan kemudian tim penilai juga perlu kami kaji lebih dalam. KPK saat ini hadir tidak menjadi watch dog ya,” kata Wakil Ketua KPK, Ghufron Nurul dalam diskusi virtual, kemarin (29/7).

Sebab, KPK ungkap dia, juga konsentrasi pada pencegahan. Jangan sampai setelah merugikan keuangan negara, baru ada proses hukum, padahal dana yang turun hari ini sedang dibutuhkan rakyat.

“Oleh karena itu, KPK hadir ketika proses mulai sedang berjalan, sedang melalui proses pendaftaran, mulai kemudian dikaji ini, mumpung belum terlaksana. KPK ingin memastikan supaya program-program tersebut POP benar-benar mencerdaskan kehidupan bangsa,” katanya.

Guna memastikan itu, KPK ingin hadir untuk menjaga efektivitas bahwa tujuan-tujuan POP yang luhur itu mencapai sesuai yang diharapkan, pertama, untuk memastikan efektivitas. Kedua, efisiensi.

“KPK bukan hanya menjaga efektivitas tapi juga menjaga agar program walaupun bagus, walaupun tercapai tapi tercapainya juga harus dengan efisien. Kenapa harus diefisiensikan karena dana negara tidak hanya untuk ini (POP), masih banyak kebutuhan-kebutuhan lain yang masih di dibutuhkan oleh bangsa kita termasuk di dalamnya pendidikan,” ujarnya. (ASF)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here