BPJPH: Halal Bukan Lagi Kebutuhan Individu tapi Kolektif

Label Halal LPPOM MUI. Foto: Ist

Indonesiainside.id, Jakarta – Urusan halal bukan sekadar kebutuhan individu, seperti makan dan minum, tetapi halal menjadi kebutuhan semua pihak (kolektif) termasuk produsen makanan dan minuman. Hal ini disampaikan Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Kementerian Agama, Mastuki dalam zoombinar, Kamis (6/8).

“Halal sudah menjadi perdagangan nasional dan internasional, inilah kemudian negara hadir (untuk mengurusi halal), karena itu apabila dulu sertifikasi halal bersifat voluntary, kini sudah tidak bisa lagi, kini menjadi mandatory (wajib),” kata Mastuki.

Dengan demikian, semua makanan dan minuman yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal. Menurut Mastuki, perubahan status kewajiban halal ini memiliki implikasi yang luar biasa, salah satunya aktor negara yang memiliki struktur dapat lebih luwes dan mengatur agar urusan halal terlaksana.

“Nah, disinilai BPJPH hadir, apabila dulu Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), sekarang multi stake holder. Ada LPH (lembaga pemeriksa halal) yang bisa diajukan dari Ormas, yayasan, universitas, rumah sakit, dan sebagainya,” katanya.

Bahkan, jelas Mastuki, kewajiban halal menajdi tanggungjawab lintas kementerian. Misalnya, urusan obat di Kementerian Kesehatan, urusan pangan di Kementerian Pertanian, usaha di Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Perdagangan, dan seterusnya.

“Apabila ada perdagangan dari luar negeri, maka BPJPH bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri, nah termasuk apabila nanti ada pengawasan, BPJPH melibatkan instansi lainnya, misalnya BPOM, Polri, dan sebagainya,” ujar Mastuki.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here