Lebih Efisien, Pengadaan Barang dan Jasa di Sekolah Kini Secara Daring

Ilustrasi kegiatan belajar mengajar di sekolah. Foto: Antara

Indonesiainside.id, Jakarta – Pasca-diluncurkannya aplikasi Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), proses pengadaan barang dan jasa untuk sekolah kini mulai berjalan secara daring. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mempersingkat waktu dan menghemat tenaga pihak sekolah dalam pengadaan barang dan jasa, selain meningkatkan transparansi penggunaan uang sekolah dalam hal belanja barang dan jasa.

Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Ainun Na’im menyampaikan bahwa penggunaan dana sekolah untuk pengadaan barang dan jasa haruslah sesuai dengan peruntukannya dan dikelola secara baik. “Satuan pendidikan atau sekolah sebagai entitas layanan pendidikan dalam melakukan pengelolaan serta penggunaan dana untuk belanja barang dan jasa harus dilakukan sesuai kebutuhan dan dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” ujar Ainun Na’im akhir pekan ini.

Ia menuturkan bahwa kondisi pandemi saat ini telah mengakibatkan penurunan kegiatan ekonomi. Maka, untuk mencegah keadaan perekonomian supaya tidak memburuk lagi ke depan, unsur kegiatan dan pengeluaran pemerintah menjadi penting direalisasikan dengan lebih cepat dan tetap menjaga mutu penggunaan dana pemerintah tersebut.

“Untuk itulah penggunaan Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) menjadi penting dan kita mensosialisasikan penggunaannya supaya pengadaan barang dan jasa bisa sesuai kebutuhan, tetapi tetap dikelola dengan baik dengan memprioritaskan produk atau barang serta jasa dalam negeri dan juga memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk ikut serta,” jelas Ainun.

Dalam kesempatan sama, pengelola PBJ Satuan pendidikan Kemendikbud, Henry Eko Hapsanto menyatakan bahwa sosialisasi SIPLah merupakan bagian dari upaya mengubah budaya pihak sekolah dalam hal pengadaan barang dan jasa. Selama ini menurut Henry, pihak sekolah ketika pengadaan barang dan jasa kurang transparan terkait penggunaan uang yang digunakan namun dengan model pengadaan barang dan jasa secara daring melalui SIPLah, semua transaksi pembelian barang secara otomatis tercatat secara jelas.

“Pada dasarnya pihak sekolah itu taat asas, ketika kementerian pendidikan mengatakan kalian mulai sekarang wajib belanja secara daring, semua akan mengikuti arahan tersebut. Kendala itu justru ada di pihak penyedia barang dan jasa yang selama ini sudah merasa nyaman dengan kondisi yang ada,” ujarnya.

Ketika pihak sekolah butuh barang namun dananya tidak ada, penyedia bisa memberi hutangan dahulu dan di sinilah peluang penyimpangan dana akan terjadi. Tapi dengan adanya SIPLah, pihak sekolah akan lebih mudah ketika mereka butuh pengadaan barang dan jasa.

“Apalagi dana BOS (bantuan operasional sekolah) yang jumlahnya puluhan triliun itu untuk saat ini sudah digelontorkan di muka,” katanya. (Msh)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here