Realisasi UU JPH Lima Tahun Setelah Disahkan, Anggota DPR: Kalau Begini, Bagaimana Nggak Kusut?

Indonesiainside.id, Jakarta – Berbicara Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH), seharusnya sebelum UU ini disahkan, Kementerian Agama melalui Direktorat Bimas Islam melakukan serangkaian sosialisasi kepada masyarakat, sayangnya hal itu tidak dilakukan. Hal ini disampaikan anggota DPR, Ledia Hanifah dalam diskusi Polemik MNC Trijaya, Sabtu (8/8).

“Kedua, ketika undang-undang ini sudah ada, keterlambatan pemerintah terhadap perintah undang-undang ini harusnya hanya dua tahun, tapi baru 2019 atau lima tahun setelah diterapkan. Padahal, kalau belum siap kan bisa ditarik mundur, kalau begini gimana nggak kusut coba?,” kata Ledia.

Keruwetan tersebut, lanjut Ledia, ditambah dengan penyesuaian tarif sertifikasi halal yang baru belakangan ini diatur dalam Peraturan Presiden (PP). “Ini bagaimana nggak rumit, apalagi untuk pelaku usaha mikro,” ujarnya.

Lebih jauh, Ledia mengingatkan apabila BPJPH lambat, maka akan memperlambat yang lainnya. “Kalau satu sistem mogok, ini akan mengakibatkan kerusakan sistem secara besar, nah kami ingin ini berjalan cepat dengan auditor yang sudah disertifikasi oleh MUI sebelumnya,” ujar dia.

Hal yang perlu dilakukan BPJPH adalah melakukan rekognisi ulang dan memperkenalkan sistem yang baru kepada auditor yang memiliki ilmu dan pengalaman lapangan. Ledia menilai auditor yang baru dibentuk BPJPH akan sulit bekerja karena belum mempunya pengalaman lapangan.

“Nah, dari situ apabila auditor lebih cepat, maka LPH (lembaga pemeriksa halal)-nya akan lebih cepat diproses. Kalau sekarang kan sudah nggak nyambung nih, ini belum lulus, itu belum selesai,” ujarnya.

Politikus PKS ini menjelaskan, kendati ada aturan peralihan di mana kalau semua regulasi belum siap dilaksanakan, maka proses sertifikasi tetap dilakukan LPPOM MUI, namun BPJPH harus terus mempersiapkan infrastrukturnya dengan baik. “Karena, kalau nggak begitu, sampai 2024 pun (BPJPH) tidak akan siap,” katanya.

“Jadi, saya menilai pemerintahnya memang lambat. Sekarang tinggal bab prosesnya dimatangkan,” imbuhnya.

Pada kesempatan sama, Ketua Harian Halal Institute (HI) SJ Arifin, justeru tak ingin langsung menjelaskan panjang lebar mengenai kisruh sertifikasi halal. Sebab, pihak terkait, yakni BPJPH tak hadir dalam diskusi tersebut.

“Kalau kita bicara terus, ini namanya ghibah. Kok jadinya semua bicara personal yah, Pak Sukoso begini dan begitu, ini bisa menjurus ke ghibah lho,” katanya.

Ia menyebutkan, dalam UU JPH ada dua stakeholder yang berkaitan, yaitu pemerintah (BPJPH) dan MUI, sehingga sertifikasi halal menjadi tanggung jawab kedua pihak. “Pertanyaannya, MUI siap nggak melepas monopoli selama 30 tahun lebih ini? MUI siap nggak menjadi bagian di mana regulatornya adalah negara?,” katanya.

Karena, bagi Arifin urusan sertifikasi halal adalah ‘berdaging’. Halal Institute tidak dalam konteks meragukan, tetapi dia menilai ada ketidaksiapan MUI melepas perkara sertifikasi halal.

“Kenapa saya bilang ada faktor ketidaksiapan melepas itu, karena prosesnya kan lama,” tuturnya. (Msh)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here