Tuding Sertifikasi Halal Dimonopoli, Halal Institute ‘Dikeroyok’ MUI dan IHW

Indonesiainside.id, Jakarta – Ketua Harian Halal Institute (HI), SJ Arifin menjelaskan, dalam UU JPH 33/2014 ada dua stakeholder yang diberikan kewenangan, yaitu pemerintah dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), sehingga proses sertifikasi halal menjadi tanggung jawab kedua pihak. Menurut dia, proses sertifikasi halal dari voluntary ke mandatory juga bergantung dari kesiapan dua institusi ini.

“Nah, pertanyaannya MUI siap nggak melepas monopoli selama 30 tahun lebih ini? MUI siap nggak menjadi bagian sistem di mana regulatornya adalah negara?,” katanya dalam diskusi Polemik MNC Trijaya, Sabtu (8/8).

Karena, bagi Arifin, urusan sertifikasi halal selain tujuan mulia, tapi di satu sisi adalah urusan yang ‘berdaging’. Halal Institute tidak dalam konteks meragukan MUI, tetapi dia menilai ada ketidaksiapan MUI melepas sertifikasi halal.

“Kenapa saya bilang ada faktor ketidaksiapan melepas itu, karena prosesnya kan lama,” tuturnya.

Pada kesempatan sama, Wakil Ketua Dewan Halal Nasional MUI, Muhammad Nadratuzzaman Hosen menyatakan istilah monopoli urusan sertifikasi halal pada LPPOM MUI adalah ungkapan tidak tepat. Karena, ada 62 Lembaga Penyelia Halal (LPH) yang menunggu disetujui BPJPH, termasuk LPH PP Muhammadiyah yang diketuainya.

“Kalau (62 LPH) ini diakui kan tidak masalah, bukan monopoli, justru karena keterlambatan-keterlambatan (BPJPH) itulah, (sertifikasi halal) dikembalikan lagi ke MUI. Kata-kata monopoli ini seolah ingin menohok MUI bahwa itu ladang bisnis,” katanya dengan nada berang.

Padahal, apabila BPJPH bekerja dengan cepat, maka banyak LPH yang sudah berdiri selain LPPOM MUI. “Jadi bahasanya bukan monopoli, nggak tepat itu,” ujarnya.

Direktur Indonesia Halal Watch (IHW) turut menanggapi tudingan Arifin dengan menanyakan kapabilitas dan latar belakangnya. “SJ Arifin itu siapa? Kok ngomongin halal, orang nggak ngerti apa-apa kok ngomongin halal? Sudahlah, kalau dianggap (Arifin diskusi ini) ghibah, diakhiri saja, mending kita sama-sama benahin sertifikasi halal,” katanya.

Karena sertifikasi halal, lanjut Ikhsan adalah pendorong majunya industri halal. “Kita malulah sama Malaysia dan lain-lain, 30 tahun lalu kita mulai dan kini sudah daring, kok mau mulai lagi dengan kuda gigit besi?,” katanya.

“Sekarang pengusaha masih daftar dengan datang ke kantor Kementerian Agama, mendaftar mengurus-ngurus, sudah nggak zaman lagi. Jadi terus terang saja, kalau ngomong dengan angin, saya mending akhiri saja, karena saya mau bicaranya dengan Sukoso,” imbuhnya.

Sementara, Arifin justru menanyakan balik posisi Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin yang dianggap tahu betul persoalan sertifikasi halal. “Nah, yang menjadi masalah utama setelah 17 Oktober 2019 adalah tidak ada peraturan menteri keuangan (PMK) yang menjadi dasar penentuan tarif, sehingga dikembalikan ke KMA (keputusan menteri agama) 982,” ujar dia.

“Tapi di KMA mana sertifikasi halal ini dikembalikan lagi ke MUI? Kita baca dari diktum satu sampai delapan tidak ada, yang ada penyesuaian tarif, justru yang terjadi sampai sertifikatnya pun dibuat (MUI),” katanya. (Msh)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here