PBB: Banyak Negara Gagal Melindungi Wanita dan Anak Selama Pandemi

Seorang siswa sekolah dasar ditemani sukarelawan, mengikuti sesi pembelajaran daring dengan menggunakan koneksi internet gratis yang disediakan oleh seorang warga di tengah merebaknya wabah COVID-19 di Depok Mulya, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (30/7/2020). Xinhua/Agung Kuncahya B.

Indonesiainside.id, Jenewa – Database PBB terbaru yang melacak respon pemerintah terhadap wanita dalam menangani pandemi Covid-19 menemukan, banyak negara gagal melindungi wanita dan anak secara memadai selama pandemi.

Pelacak gender global yang diluncurkan UNDP meneliti bagaimana respon 206 negara dunia menangani berbagai isu. Yaitu, kekerasan terhadap perempuan dan anak, mendukung pekerja perempuan dan memperkuat keamanan ekonomi wanita.

Empat puluh dua negara disebut tidak memiliki kebijakan untuk mendukung perempuan pada salah satu bidang ini. Hanya 25 negara yang mampu melaksanakan beberapa ukuran di ketiga kategori tersebut.

Misalnya, Inggris telah memperkenalkan langkah-langkah untuk mendukung perempuan yang tengah menghadapi kekerasan, meski tidak menargetkan upaya untuk mendukung perempuan secara ekonomi dalam rencana kebijakannya.

“Suara perempuan ‘tenggelam’ dalam pelaporan tentang Covid-19,” demikian temuan laporan tersebut.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga dilaporkan juga meningkat selama pandemi, dan data UNDP menyatakan bahwa sekitar 135 negara telah mengambil tindakan untuk menanggapi kasus kekerasan berbasis gender, seperti menyalurkan bantuan proporsional dan tempat penampungan.

Awal bulan ini, PBB memproyeksikan angka kemiskinan di kalangan perempuan meningkat sebesar 9,1% karena pandemi, lansir The Guardian.

McKinsey Global Institute melaporkan pada awal Juli lalu bahwa krisis Covid-19 membuat perempuan 1,8 kali lebih rentan kehilangan pekerjaan daripada laki-laki.

Dunia juga membutuhkan dana setara 13 triliun dolar PDB global untuk kesetaraan gender selama dekade berikutnya.

UNDP juga merilis bahwa sekitar 61 negara di dunia telah ambil bagian dalam kebijakan untuk meringankan beban wanita, yang meningkat karena tutupnya sekolah dan mengikuti isolasi selama pandemi.

“Krisis Covid-19 memberikan peluang bagi negara-negara untuk mengubah model ekonomi yang ada menuju kontrak sosial yang diperbarui yang memprioritaskan keadilan sosial dan kesetaraan gender,” kata Achim Steiner dari UNDP.

“Pelacak respons gender baru ini dapat membantu mempercepat reformasi kebijakan dengan memandu kesenjangan dalam upaya dan pendanaan nasional serta menunjukkan praktik terbaik.”lanjutnya.

Mirjana Spoljaric Egger, direktur UNDP, mengatakan banyak tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi dampak Covid-19 yang semuanya “dapat berkembang menjadi kebijakan jangka panjang”.(EP)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here