Muslim Rohingya Akan Kembali ke Myanmar Jika Diakui Sebagai Warga Negara

Frontier Myanmar

Oleh: Nurcholis | 

 

Indonesiainside.id, Cox’s Bazar—Dialog antara perwakilan Muslim Arakan yang mengungsi di Bangladesh dengan perwakilan pemerintah Myanmar belum membuahkan kesepakatan yang dicapai mengenai ketentuan hak warga negara.

Delegasi Myanmar, yang dipimpin oleh Menteri Permanen Urusan Luar Negeri U Myint Thu, mengadakan pembicaraan dua hari dengan 35 delegasi Muslim Arakan di Cox’s Bazar, ketika keamanan diperketat di perkemahan.

Perwakilan Arakan bersikeras bahwa pemerintah Myanmar tidak setuju untuk mengubah Undang-Undang Kewarganegaraan Burma pada tahun 1982, dan mengatakan bahwa mereka pikir Muslim Arakan akan diterima ke negara itu sebagai imigran atau pengungsi tanpa hak kewarganegaraan.

Abul Kalam Azad, Komisaris Pengungsi Bangladesh, mengatakan bahwa delegasi dari Myanmar akan kembali ke negaranya untuk bernegosiasi dengan pemerintah dan delegasi berjanji untuk mengadakan pembicaraan dengan Muslim Arakan di Bangladesh.

Namun, perwakilan Muslim Arakan bersikeras bahwa mereka tidak akan kembali ke Myanmar tanpa hak kewarganegaraan dan tanpa keamanan di bawah pengawasan masyarakat internasional.

Amnesty International mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “Myanmar bukan tempat yang aman bagi umat Islam untuk kembali.”

“Pemerintah Myanmar terus menolak secara sistematis hak-hak Muslim Arakan sebagai kesetaraan, kewarganegaraan, kebebasan bergerak, akses ke perawatan kesehatan, pendidikan dan peluang kerja,” kata pernyataan itu dikutip Anadolu Agency.

Tiga bulan pasca kekerasangan etnis Rohingya yang menyebabkan mereka melarikan diri dari Negara Bagian Rakhine, Myanmar dan Bangladesh menandatangani kesepakatan repatriasi pada 23 November 2017. Repatriasi pertama dijadwalkan berlalu November tahun lalu. Namun, hal itu dihentikan karena para pengungsi merasa tak ada jaminan keamanan. (ck)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here