Oleh: Nurcholis
Indonesiainside.id, Jeddah – Organisasi Kerjasama Islam (OKI) hari Rabu mengumumkan bahwa pihaknya akan mengadakan pertemuan darurat di tingkat menteri luar negeri untuk meninjau kembali pernyataan perdana menteri Israel baru-baru ini, kutip Anadolu Agency.
PM Israel Benjamin Netanyahu hari Selasa mengatakan akan mencaplok Lembah Yordania dan permukiman lainnya di Tepi Barat jika dia memenangkan pemilihan umum 17 September.
Sekjen OKI, Yousef bin Al-Othaimeen, mengutuk keras niat Netanyahu untuk memaksakan kedaulatan Israel atas wilayah Palestina jika dia kembali terpilih pada pemilu pekan depan.
Pemimpin OKI itu juga menekankan bahwa pengumuman berbahaya ini adalah bentuk agresi terhadap hak-hak rakyat Palestina.
Dia mengatakan pertemuan itu akan membahas kemungkinan langkah-langkah politik dan hukum yang dapat diambil untuk menghadapi agresi baru Israel.
Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mengutuk niat Perdana Menteri Israel “untuk memaksakan kedaulatan Israel di semua wilayah Lembah Jordan, Laut Mati Utara, dan permukiman di Tepi Barat, jika dia terpilih kembali.”
”OKI menganggap deklarasi serius ini sebagai agresi baru pada hak-hak rakyat Palestina dan pelanggaran terang-terangan terhadap piagam PBB, prinsip-prinsip hukum internasional dan Resolusi PBB yang relevan termasuk resolusi Dewan Keamanan. 242 dan 338,” demikian pernyataan OKI yang dirilis di laman resminya, oic.oic.org, hari Rabu (11/9).
Dalam pernyataannya, Yousef Bin Ahmed Al Othaimeen, mengumumkan pertemuan luar biasa tingkat menteri luar negeri dilakukan atas permintaan dari Kerajaan Arab Saudi, untuk mengatasi eskalasi serius Israel ini dan mengambil langkah-langkah politik dan hukum yang diperlukan segera untuk menghadapi untuk pendirian agresif Israel, serta sebagai upaya menggalang negara-negara dunia Muslim.
Pada saat yang sama, Sekjen OKI juga meminta semua negara dan organisasi internasional untuk menolak dan mengutuk deklarasi provokatif ini dan memaksa Israel untuk menghentikan semua prosedur sepihak.
Al-Othaimeen mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan kembali pendirian OKI dan negara-negara anggotanya, khususnya Kerajaan Arab Saudi, negara pusat OKI dan Ketua Konferensi Tingkat Tinggi Islam yang keempat belas, yang berdiri untuk pencapaian hak sah rakyat Palestina, menurut resolusi legitimasi internasional dan prakarsa perdamaian Arab, yang mendukung pembentukan Negara Palestina merdeka dengan perbatasan 4 Juni 1967, di mana Al Quds (Baitul Maqdis)/Jerusalem Timur sebagai ibu kotanya. (CK)
