Indonesiainside.id, New Delhi-Pemerintah India hari ini secara resmi membagi Jammu dan Kashmir (J&K) menjadi dua wilayah federal yang bertujuan memperketat cengkeraman mereka di wilayah yang disengketakan, diperkirakan akan semakin memperburuk konfliknya dengan Pakistan.
Di bawah perjanjian kontroversial yang baru, J&K akan dibentuk sebagai kesatuan teritorial dengan Ladakh yang berbatasan dengan Cina yang akan langsung diperintah oleh New Delhi.
Peresempian ini dilakukan bertepatan dengan peringatan ulang tahun kelahiran Sardar Vallabhbhai Patel, salah satu pemimpin Kongres Nasional India dan dianggap sebagai salah satu bapak pendiri Republik India.
Dengan perubahan ini, India akhirnya memiliki 28 negara bagian dan 9 wilayah serikat. Proses transisi dimulai dengan pengambilan sumpah dua Letnan-Gubernur yang baru diangkat di Srinagar dan Leh.
Di antara perubahan pertama, stasiun radio di Jammu, Srinagar dan Leh telah diganti nama menjadi All India Radio, Jammu; All India Radio, Srinagar; dan All India Radio Leh.
“Jammu, Kashmir, dan Ladakh sedang mengambil langkah menuju masa depan yang baru hari ini,” kata PM Narendra Modi, saat berpidato di sebuah pertemuan di Gujarat menandai ulang tahun ke-144 kelahiran Sardar Vallabhbhai Patel dikutip NDTV, India.
“Hari ini, partisipasi nyata dari federalisme akan terlihat. Jalan raya, kereta api, sekolah, rumah sakit baru akan melihat perkembangan di J&K ke tingkat yang lebih tinggi,” tambah Narendra Modi.
Sebelumnya pada bulan Agustus, status khusus selama puluhan tahun untuk Jammu dan Kashmir berdasarkan Pasal 370 konstitusi, namun dihapus oleh perintah dari Presiden Ram Nath Kovind dan negara dipisahkan menjadi dua wilayah persatuan.
Perpecahan itu terjadi dua bulan setelah pemerintah nasionalis Modi mencabut otonomi khusus berdasarkan Pasal 370 di J&K pada 5 Agustus.
Pemimpin Partai Bharatiya Janata (BJP), bagaimanapun, membela langkah tersebut dengan mengklaim status khusus yang diduga menghambat pembangunan di wilayah tersebut selain meningkatkan terorisme.
Sampai saat ini, layanan internet telah ditangguhkan dan sebagian besar operasi bisnis tetap ditutup karena kekhawatiran akan tanggapan militan terhadap pemerintah India. (CK)
