Indonesiainside.id, Jakarta – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) banjir pujian karena berhasil meyakinkan Dewan Keamanan ( DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB) di jalan yang benar. DK PBB akhirnya setuju menghentikan pembangunan pemukiman ilegal Israel di Palestina.
Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menyambut positif upaya dan negosiasi panjang Kemlu RI saat Pertemuan DK PBB Palestina di New York, Rabu (20/11).
“Pembangunan pemukiman diwilayahnya pendudukan Palestina dan diakui sepihak oleh Amerika jelas menohok akal sehat kita. Alhamdulillah 10 Anggota tidak tetap DK PBB masih punya hati nurani dan akal sehat, hormat kami untuk semua” kata Kharis di Jakarta, Jum’at (22/11).
Ini merupakan kali pertama setelah sekian lama Presiden DK PBB gagal diberikan mandat untuk berbicara atas nama DK terkait isu Palestina. Atas dorongan Indonesia, sepuluh anggota tidak tetap DK PBB mengeluarkan pernyataan bersama untuk menghentikan pembangunan ilegal Israel di Tepi Barat, Palestina.
Setelah berhasil mendorong dikeluarkannya status ilegal dan pernyataan bersama, Indonesia juga mendesak Israel untuk menghentikan kekerasan yang telah memakan banyak korban jiwa. Sebagai anggota DPR dari Fraksi PKS yang peduli terhadap Palestina, ia meminta agar Pemerintah di perlu melakukan penggalangan dana bantuan untuk meringankan beban korban serangan Israel.
“Kami juga mengimbau masyarakat Indonesia untk memberi bantuan material dan spiritual kepada korban serangan Israel ini melalui lembaga resmi,” katanya.
Selain amanah konstitusi memperjuangkan kemerdekaan Palestina, perlu langkah bersama menggalang solidaritas sebagai umat Islam. Seluruh elemen harus membantu meringankan dan dengan segala daya upaya untuk menolong Rakyat Palestina baik material maupun moril.
“Pemerintah Indonesia harus bahu membahu bersama Rakyat Indonesia salurkan bantuan untuk Rakyat Palestina,” ujarnya. (Aza)
