India Ajukan RUU Amendemen Kewarganegaraan Baru ‘Anti-Muslim’

Indonesiainside.id, New Delhi- Pemerintah India telah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Amendemen Kewarganegaraan (CAB) di parlemen hari Senin (9/12) yang menawarkan amnesti kepada imigran ilegal non-Muslim dari tiga negara tetangga.

RUU kontroversial itu berupaya memberikan kewarganegaraan kepada minoritas agama di Pakistan, Bangladesh dan Afghanistan, namun tidak untuk yang beragama Islam.

Melalui RUU ini, kewarganegaraan India akan diberikan kepada anggota komunitas Hindu, Sikh, Budha, Jain, Parsi dan Kristen, yang telah datang dari tiga negara ke India hingga 31 Desember 2014, untuk mengakhiri mereka diperlakukan sebagai imigran ilegal di negara ini.

Pemerintah, yang dipimpin oleh Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata (BJP), mengklaim, ini akan memberi perlindungan kepada orang-orang yang melarikan diri dari penganiayaan agama.

Para kritikus mengatakan RUU itu adalah bagian dari agenda BJP untuk meminggirkan Muslim, kutip BBC.

Parlemen India pada hari Senin menyaksikan pertikaian sengit antara pendukung dan penentang.

Segera setelah RUU Amandemen Kewarganegaraan (CAB) 2019 diajukan dan diperkenalkan di majelis rendah Parlemen, pemimpin Kongres di Lok Sabha Adhir Ranjan Chowdhury hari Senin mengklaim bahwa UU ini menarget kelompok minoritas.

“Itu tidak lain adalah undang-undang yang ditargetkan atas populasi minoritas di negara kita,” kata Adhir Ranjan Chowdhury dikutip Reuters.

Menteri Dalam Negeri Amit Shah menekankan bahwa RUU itu tidak mendiskriminasi umat Islam tetapi sebaliknya memberikan status kewarganegaraan kepada minoritas yang menghadapi “penganiayaan agama” di negara-negara tetangga.

“RUU ini tidak melanggar apa pun dalam konstitusi,” kata Shah.

RUU Amendemen Kewarganegaraan 2019 akan mengubah undang-undang yang ada yang melarang pemberian kewarganegaraan kepada imigran yang tidak sah.

Karena BJP dan sekutunya memiliki mayoritas di DPR, 293 anggota parlemen memberikan suara setuju dan 80 lainnya menentang RUU tersebut.

Anggota partai oposisi mengecam langkah itu dan mengatakan pemerintah nasionalis Hindu melanggar prinsip konstitusi India dan juga hak asasi manusia.

“Ini adalah hukum regresif dan hanya menargetkan minoritas di negara kita,” kata pemimpin Kongres Adhir Ranjan Chowdhury.

Sekretaris Jenderal Liga Muslim India (IUML) P.K. Kunhalikutty menyuarakan keberatan dan mengatakan RUU itu “sepenuhnya bertentangan dengan konstitusi”.

Presiden All India Majis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) Asaduddin Owaisi mengatakan UU itu “sewenang-wenang” dan membandingkannya dengan hukum kewarganegaraan Israel, menyerukan keberatan dari anggota parlemen BJP.

Para kritikus mengatakan RUU itu adalah bagian dari agenda BJP untuk meminggirkan Muslim.

Pengesahan Undang-Undang Amendemen Kewarganegaraan (CAB) akan menjadi ujian bagi partai yang berkuasa, yang memerintah mayoritas di majelis rendah tetapi kekurangan jumlah di majelis tinggi parlemen. RUU perlu diratifikasi oleh kedua rumah untuk menjadi undang-undang.

RUU itu telah memicu protes meluas di timur laut negara yang berbatasan dengan Bangladesh, karena orang-orang di sana merasa bahwa mereka akan “dibanjiri” oleh para imigran dari seberang perbatasan. (CK)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here