Indonesiainside.id, Kuala Lumpur-Konferensi Liga Parlemen untuk Al-Quds (LP4Q), yang akan berlangsung pada 8 dan 9 Februari, bertujuan untuk melibatkan 700 anggota parlemen dunia dan LSM di seluruh dunia, termasuk perwakilan anggota DPR RI.
Ketua LP4Q Syed Ibrahim Syed Noh mengatakan konferensi ketiga adalah peristiwa penting setelah rencana perdamaian Timur Tengah yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang memicu aksi protes seluruh dunia.
“Ini adalah pertemuan penting dalam situasi di mana ada rencana perdamaian antara Washington dan Israel dan banyak dunia yang menentangnya, termasuk Malaysia sendiri.
“Konferensi ini adalah tentang mewujudkan kebebasan bagi semua bangsa,” katanya, anggota Parlemen Ledang pada konferensi pers di Petaling Jaya dikutip Malaysiakini.
Menurut Syed Ibrahim, di antara yang hadir akan ada delegasi dari Turki, Nigeria, Meksiko dan Selandia Baru.
Al-Quds adalah nama lain untuk Jerusalem.
Konferensi LP4Q tahun ini didukung oleh berbagai LSM termasuk Angkatan Pemuda Islam Malaysia (ABIM), Organisasi Budaya Palestina Malaysia (PCOM), Organisasi Ikram Malaysia (IKRAM), Dewan Konsultasi Masyarakat Islam Malaysia (MAPIM).
Bertempat di Hotel One World Petaling Jaya, Perdana Menteri Dr Mahathir Mohamad diharapkan memberikan pidato utama pada konferensi tersebut.
Rencana perdamaian Timur Tengah, antara lain, mengusulkan solusi “dua negara” dan mengakui Yerusalem sebagai “ibu kota Israel yang tidak terbagi”.
Pejabat Otoritas Palestina Riyad Mansour mengatakan Presiden Mahmoud Abbas akan mengajukan rancangan resolusi untuk menentang rencana perdamaian pada pertemuan Dewan Keamanan PBB yang akan diadakan bulan ini.
Pemimpin Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) Ismail Haniyah mengatakan dia menolak rencana itu – yang dia katakan mempengaruhi hak enam juta pengungsi Palestina untuk kembali ke rumah – dan bahwa Hamas akan melanjutkan perjuangannya untuk membebaskan Palestina dengan Baitul Maqdis sebagai ibu kotanya.
Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan sikap mereka tentang masalah Israel-Palestina tidak berubah dan akan terus berkomitmen untuk menyelesaikan konflik berdasarkan “resolusi PBB, hukum internasional dan perjanjian bilateral dan realisasi visi solusi dua negara”, solusi yang tak diterima rakyat Palestina.
Menekankan konflik Palestina-Israel sebagai masalah hak asasi manusia dan bukan masalah agama, Syed Ibrahim menyambut kehadiran anggota parlemen non-Muslim dalam konferensi tersebut.
“Masalah ini adalah perjuangan untuk hak asasi manusia,” tambahnya.
Konferensi LP4Q sebelumnya diadakan di Istanbul pada 2016 dan 2018, dan diresmikan Presiden Turki Racep Tayyip Erdogan.
Di antara masalah yang dibawa ke persidangan adalah kesepakatan dalam mendokumentasikan tindakan Israel, yang dianggap sebagai kejahatan, untuk dipresentasikan di Pengadilan Kriminal Internasional (ICJ) di Den Haag.
LP4Q adalah grup internasional yang didirikan pada 2015 dan berbasis di Turki, bertujuan untuk mengaktifkan peran anggota parlemen dalam mendukung hak asasi manusia Palestina di bawah hukum internasional. (CK)
