Indonesiainside, Kiev- Bentrokan meletus di Parlemen Ukraina sementara ratusan orang melakukan aksi protes di luar gedung legislatif hari Kamis (6/2) sebagai protes atas Rancangan Undang-Undang (RUU) kontroversial tentang reformasi pertanahan.
Pertengkaran pecah setelah sekitar 15 anggota partai Presiden Volodomyr Zelensky dan partai oposisi yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Yuliya Tymoshenko saling menolak selama sesi pembacaan RUU kedua dan terakhir.
“Tindakan menjual tanah Ukraina adalah kejahatan!” Ratapan anggota parlemen pro-Rusia Vadym Rabinovych yang tidak terlibat dalam perselisihan.
Ruslan Stefanchuk, Wakil Ketua Majelis Parlemen Ukraine, meminta para deputi untuk menjaga ketertiban.
“Parlemen adalah tempat untuk berdiskusi, untuk membuktikan pendapat Anda dalam diskusi, dan bukan melalui lompatan monyet,” katanya dikutip AFP.
Setelah anggota dewan tenang, parlemen mulai memperdebatkan undang-undang tersebut, tetapi pembacaan RUU ini diperkirakan akan memakan waktu beberapa hari.
RUU yang bisa membuka jalan bagi penjualan tanah subur di negara itu bulan Oktober telah menerima dukungan awal dari parlemen yang dipimpin Partai Rakyat yang dipimpin Zelensky.
Namun, kemajuannya terhenti setelah anggota parlemen oposisi juga mengeluarkan amandemen.
Di luar gedung parlemen dan kantor kepresidenan, ratusan aktivis dan para petani juga melakukan aksi protes.
Diberkahi dengan sumber daya alam dan dikenal sebagai ‘keranjang roti Eropa’, bekas negara Uni Soviet itu memiliki sekitar 32,5 juta hektar lahan subur, hampir dua kali lipat luas Prancis.
Sementara reformasi diharapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, beberapa kritikus khawatir hal itu akan memungkinkan orang kaya Ukraina membuat kepemilikan tanah raksasa yang mereka sewa saat ini, sementara petani kecil akan ditutup.
Yang lain khawatir rencana itu akan memungkinkan orang asing membeli tanah pertanian pada tahap selanjutnya.
Pemerintah awalnya berencana mengizinkan orang asing untuk membeli tanah pertanian dari tahun 2024, tetapi Zelensky, di bawah tekanan dari oposisi, telah berjanji akan melakukan referendum mengenai masalah ini.
Dalam konsesi lebih lanjut, ia menawarkan mengurangi jumlah maksimum tanah yang dapat dibeli oleh satu orang menjadi 10.000 hektar dari 200.000. (CK)
