Indonesiainside.id, Jerusalem-Belgia membatalkan undangan seorang aktivis pro-Palestina untuk berbicara di hadapan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal ini dilakukan setelah Belgia, yang saat ini memimpin Dewan, menghadapi tekanan dari Israel, kata aktivis itu, hari Jumat (21/2).
Ben Parker, seorang penasihat senior di badan yang disebut Defense for Children International-Palestine (DCI-P), telah diundang oleh Brussels untuk berbicara di PBB. Salah topiknya adalah dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Israel dan wilayah Palestina yang dijajah.
Israel mengklaim dia terlalu bias untuk berbicara di forum dan meminta diplomat Belgia untuk secara resmi menolak undangan itu. Parker mengatakan kepada AFP bahwa dia tidak akan lagi berbicara di depan badan dunia itu setelah diberitahu bahwa ketentuan pertemuan telah diubah.
“Apa yang saya diberitahu pada hari Senin adalah bahwa pemerintah Belgia telah mengubah ketentuan pengarahan sehingga negosiasi dilakukan secara pribadi. Berarti saya tidak akan berbicara,” kata Parker kepada AFP, seraya menambahkan dia “sangat kecewa”.
Dia berencana untuk memberikan “pernyataan berbasis bukti” pada “pelanggaran serius di Israel dan wilayah Palestina yang diduduki mulai 2014 hingga akhir 2019”.
“Ini membuat frustrasi sekali lagi konteks politik telah bekerja untuk membungkam suara kita. ”
DCI-P menganggapnya sebagai badan yang berupaya melindungi “hak-hak anak-anak Palestina”. Sementara Israel mengklaim bahwa LSM itu terdiri atas orang-orang yang terkait dengan Front Pembebasan Palestina sayap kiri, yang dianggap sebagai organisasi teroris oleh Uni Eropa (UE), Amerika Serikat dan Israel.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel Lior Haiat mengklaim Parker “dikenal karena posisi ekstremnya di Israel”. Duta Besar Israel untuk Belgia dan Luksemburg, Emmanuel Nahshon, menulis di Twitter awal bulan ini bahwa tindakan yang mengundang Parker untuk berbicara menciptakan “ketegangan yang tidak perlu” yang “mudah dihindari”.
Parker mengatakan tuduhan Israel terhadapnya adalah “upaya untuk membungkam pekerjaan hak asasi manusia yang sah, yang mengungkap fakta anak-anak yang terkena dampak penjajahan militer Israel.” (CK)
