Jadi Episentrum Covid-19, AS Tak Kunjung Lakukan Lockdown

Rumah sakit lapangan darurat tengah dibangun di Central Park, New York City, Amerika Serikat (30/3). Foto: Agensi Anadolu

Indonesiainside.id, Jakarta – Amerika Serikat (AS) telah menyumbang paling banyak kasus virus corona (Covid-19) di dunia. AS telah menjadi episentrum virus yang pertama kali didiagnosis di Kota Wuhan Cina itu dengan 120.000 kasus di seluruh daratan AS. Dengan banyaknya kasus itu, AS tidak kunjung menyatakan diri untuk melakukan lockdown atau penguncian wilayah.

Meskipun banyak negara bagian AS bertindak menahan penyebaran virus melalui penutupan bisnis secara massal dan perintah untuk tetap berada di dalam rumah, namun dengan tidak adanya imbauan di tingkat nasional, langkah-langkah seperti itu tidak akan berguna. Warga Amerika masih dapat melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lain, yang berpotensi membawa Covid-19 dari kota episentrumnya, seperti New York dan Seattle ke daerah berisiko rendah.

Bandingkan dengan Cina, yang dulu merupakan pusat Covid-19, dimana pada 19 Maret melaporkan tidak ada kasus penyakit baru yang ditularkan secara lokal untuk pertama kalinya sejak timbulnya pandemi. Hanya sebulan yang lalu, ribuan kasus baru muncul di daratan Cina setiap hari, dan Provinsi Hubei Cina dianggap sebagai zona transmisi Covid-19 tertinggi di bumi ini.

Keberhasilan Cina adalah hasil dari langkah-langkah agresif dan kebijakan lockdown yang baik. Sekitar 60 juta orang diisolasi di dalam kota besar, di mana gerakan orang sangat dibatasi masuk dan keluar dari Wuhan dan Provinsi Hubei. Transportasi umum ditutup, banyak penjaga bersenjata, informan warga, dan pengawasan teknologi tinggi membantu Pemerintah Cina untuk memastikan kepatuhan warganya terhadap karantina massal.

Negara-negara lain, termasuk negara-negara Barat seperti Italia, Spanyol, dan Prancis, juga mengikuti jejak Cina dengan mengunci seluruh wilayah atau negara secara keseluruhan. Bahkan, untuk negara berpenduduk 1,3 miliar orang seperti India, juga memberlakukan hal yang sama.

Sementara itu di AS, di mana kasus Covid-19 meroket tajam setiap harinya, pencegahannya justru tidak terlihat. Presiden AS, Donald Trump, justru menyatakan pernyataan yang tidak konsisten untuk memberlakukan lockdown negaranya. Mengapa Amerika gagal mengambil tindakan nasional yang lebih agresif untuk menekan angka penyebaran virus corona?

Dilansir dari The Atlantic, alasan Trump adalah untuk menghindari resesi ekonomi dan sosial yang lebih besar. Pada 24 Maret, Trump menyatakan bahwa penutupan bisnis dan langkah-langkah imbauan jarak fisik dapat mempercepat resesi negara itu.

Bahkan, dia ingin sesegera mungkin mencabut status darurat beberapa negara bagian seperti New York dan New Jersey. Trump mengatakan bahwa AS harus ‘terbuka’ untuk segala macam bisnis.

Setelah pernyataan tersebut, Trump seperti terombang-ambing oleh peringatan dari pakar kesehatan masyarakat yang mengatakan bahwa pencabutan status darurat dan pembatasan sosial di beberapa negara bagian akan menyebabkan kematian yang jauh lebih banyak. Dari pernyataan tersebut, Trump akhirnya memperpanjang status jaga jarak sosial hingga 30 April.

Trump bisa saja mengambil tindakan yang lebih tegas seperti layaknya memberlakukan lockdown, Namun, kebijakan itu akan terhambat oleh sistem federalisnya. Pihak yang mempunyai intervensi untuk membuat kebijakan lockdown adalah otoritas konstitusional yang terletak di negara bagian dan lokal AS melalui aparat kepolisian.

Sistem kenegaraan AS sangat berbeda dengan otoritas nasional negara-negara seperti Cina dan Italia. Pemerintah federal AS memiliki otoritas yang minim untuk mengurangi penyebaran Covid-19. Misalnya, melarang masuknya warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke Cina dan Eropa. Meskipun baru-baru ini Trump menutup perbatasan dengan Meksiko dan Kanada, namun Kongres AS memiliki kekuatan konstitusional yang lebih eksklusif untuk mengatur lalu lintas orang dan barang antar negara, dan juga membatasi perjalanan antar negara bagian. Sedangkan, presiden tidak dapat melakukan hal itu, kecuali Kongres memberikan wewenang hukum.

Di AS, presiden memiliki sedikit atau tidak ada kekuatan untuk bertindak, karena hak kedaulatan negara diatur oleh kepolisian. Presiden tidak dapat mengarahkan gubernur untuk menerapkan atau mengimbau warganya untuk tetap di rumah atau untuk menutup bisnis seperti bar, restoran, dan teater. Bahkan dalam keadaan darurat nasional, gubernur mempunyai otoritas utama untuk mengendalikan penyebaran penyakit menular di negara bagian mereka.

Ketika pemerintah federal atau negara bagian, memang memiliki wewenang untuk memerintahkan karantina massal, prinsip-prinsip konstitusional dan etika, serta ‘nilai-nilai Amerika’, mengharuskan agar perintah-perintah ini diseimbangkan dengan pengamanan kebebasan pribadi dan privasi. Misalnya, ketika AS memberlakukan lockdown, kebijakan tersebut dapat memengaruhi kebebasan hak seorang individu untuk bepergian dan bersosialisasi.

Contoh lainnya, ketika kebijakan lockdown diterapkan, negara harus mengawasi mereka agar mematuhi aturan, seperti penggunaan pengawasan menggunakan kamera dan peralatan elektronik lainnya untuk memantau pergerakan individu. Hal-hal seperti itu tidak mencerminkan ‘nilai-nilai Amerika’ yang mereka maksud.(PS)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here