Pandemi Corona, Erdogan Diskriminasi Pembebasan Tahanan Politik

ANKARA, TURKI - 04 MARET: Presiden Turki dan pemimpin Partai Keadilan dan Pembangunan (AK), Recep Tayyip Erdogan menyapa para anggota partainya saat dia menghadiri pertemuan kelompok Partai AK di Majelis Agung Nasional Turki, di Ankara, Turki pada 04 Maret 2020. ( Raşit Aydoğan - Anadolu Agency )

Indonesiainside.id, Ankara – Amnesty Internasional telah membuat sebuah petisi online yang ditujukan kepada pihak berwenang Turki. Amnesty mendesak agar Turki tidak mendiskriminasikan dengan membuat pengecualian untuk tahanan politik yang akan dibebaskan.

Sebelumnya, Pemerintah Turki mengeluarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang bertujuan untuk membebaskan penjara-penjara di Turki yang penuh sesak guna menghindari penyebaran virus corona (Covid-19). “Pemerintah Turki sedang mengupayakan RUU yang konon memungkinkan pembebasan hingga 100.000 tahanan,” kata Amnesty Internasional dilansir dari Turkish Minute, Selasa (31/3).

Namun, RUU tersebut mengecualikan mereka yang dipenjara karena politisasi Pemerintah Turki. Mereka yang dipenjara karena menggunakan hak-hak mereka sebagai warga negara tidak akan dibebaskan, termasuk wartawan yang dipenjara karena mengkritik rezim, para aktivis HAM, dan masyarakat yang tergabung dalam gerakan Gulen yang tidak bersalah.

“Di Turki, undang-undang anti-teror sangat abu-abu dan dieksploitasi secara luas dalam persidangan palsu terhadap jurnalis, aktivis politik, pengacara, pembela hak asasi manusia, dan lainnya yang mengekspresikan pandangan mereka yang berbeda pendapat dengan rezim,” ucap mereka.

Pada hari Senin, kelompok hak asasi yang berbasis di London merilis pernyataan bersama yang mengangkat keprihatinan yang sama dengan 26 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya dari Turki dan di seluruh dunia. Mereka mengecam dan mendesak agar RUU tersebut tidak diberlakukan pengecualian dan segera disahkan, karena kehidupan di penjara yang semakin tidak kondusif dan membuat rentan terinfeksi virus corona.

Sebagai informasi, pejabat dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa di Turki dan dipimpin oleh Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, pada hari Selasa meluncurkan RUU yang akan membuat pengecualian bagi mereka yang dipenjara dengan tuduhan terorisme. Petisi juga menyoroti masalah orang-orang dalam penahanan praperadilan dan mereka yang menunggu putusan dari pengadilan banding karena kedua kategori itu masuk dalam pengecualian RUU AKP.(EP)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here