Indonesiainside.id, Jakarta – Dua Wakil Menteri Malaysia mendapat kecaman keras, setelah mereka ketahuan melanggar Perintah Kontrol Pergerakan (MCO) sebagai bagian dari penguncian ketat untuk membatasi penyebaran Covid-19 di negara tersebut, Senin (20/4).
“Investigasi masih dilakukan, dan laporannya diharapkan siap hari ini. Semua kasus seperti ini akan diselidiki, dan tindakan akan diambil,” kata Abdul Hamid Bador, Inspektur Jenderal Polisi, dikutip Kantor Berita Malaysia Bernama.
Wakil Menteri Pembangunan Pedesaan, Abdul Rahman Mohamad, menjadi salah satu pejabat yang mendapat kecaman dari warga. Abdul Rahman yang difoto pada sebuah acara ulang tahun minggu lalu, tampak melanggar aturan jarak sosial.
Namun dalam sebuah kesempatan, Abdul Rahman mengklarifikasi bahwa acara terebut tidak direncanakan. Dan dia juga menyampaikan bahwa dia tidak mungkin mengusir pengunjung pesta lainnya.
Satu set foto Facebook lainnya, yang juga viral selama akhir pekan, menunjukkan Wakil Menteri Kesehatan, Datuk Dr. Noor Azmi Ghazali, dan anggota Exco Negara Perak, Razman Zakaria, menghadiri suatu acara di sebuah sekolah Islam.
Zakaria sendiri telah meminta maaf di laman Facebook-nya karena melanggar aturan. Namun itu tidak cukup untuk menenangkan para netizen yang marah di Twitter dan Facebook. Mereka mempertanyakan apakah para politisi kebal terhadap perintah penguncian ketat negara itu.
“Ketika wakil menteri melanggar MCO, hal moral yang harus dilakukan adalah dia mengundurkan diri. Memiliki martabat. Tolong,” kata pengguna Twitter @Burhanudeen.
Warganet lain juga mempertanyakan apakah pejabat menetapkan preseden dengan menentang kuncian. “Jadi apakah orang-orang perlu mendengarkan dan mematuhi MCO ketika politisi dapat melakukan apa yang mereka inginkan? Mungkin semua orang harus merayakan hari ulang tahun dan hari jadi?” kata pengguna Twitter @ 4thepeople15.
Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, juga ikut memberikan tanggapan terhadap situasi tersebut, melalui sebuah pesan video yang diunggah Sabtu (18/4).
“Tampaknya beberapa dari mereka yang memegang posisi pemerintah dianggap lebih istimewa daripada yang lain ketika mereka melanggar MCO. Pemerintah harus memberi contoh yang baik,” kata Mahathir dalam video tersebut.
Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin juga berada di bawah tekanan karena kinerja Kabinet Perikatan Nasional yang baru berusia dua bulan dibentuknya dianggap tidak berpengalaman dalam menangani krisis pandemi.
Malaysia memiliki salah satu tindakan penguncian yang paling ketat di Asia. Bagi mereka yang melanggar MCO akan didenda hingga $250, atau hukuman penjara hingga enam bulan, atau keduanya.
Pada hari Ahad, polisi telah menangkap 15.924 pelanggar, sementara zona merah Covid-19 – telah ditempatkan di bawah MCO yang ditingkatkan, dengan pintu masuk yang dijaga ketat mencegah pergerakan di dalamnya.
Malaysia sedang menjalani fase ketiga MCO-nya, yang mulai diberlakukan pada 18 Maret lalu. Pada hari Senin, ada lebih dari 5.425 kasus Covid-19 yang dikonfirmasi di negara itu, dengan 89 kematian telah dilaporkan. (CK)
