Indonesiainside.id, Washington DC – PBB memperingatkan negara-negara di dunia bahwa wabah Covid-19 berisiko menjadi krisis hak asasi manusia (HAM). Kondisi pandemi global saat ini bisa menjadi alasan bagi beberapa negara untuk melakukan tindakan represif demi akal-akalan yang tak berkaitan dengan pandemi.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyiarkan laporan PBB yang menyoroti bagaimana hak-hak asasi manusia mestinya menuntun tanggapan dan pemulihan bagi krisis kesehatan, sosial dan ekonomi yang melanda dunia. Dia menambahkan bahwa karena virus itu tak pandang bulu, dampaknya pun demikian.
“Kita lihat dampaknya yang luar biasa pada beberapa komunitas tertentu, meningkatnya ujaran kebencian, kelompok-kelompok rentan yang jadi sasaran dan risiko tanggapan keamanan yang opresif yang merongrong penanganan kesehatan,” kata Guterres, Kamis(23/4).
Laporan PBB itu menyebutkan para migran, pengungsi dan mereka yang tersingkirkan dari kampung halaman merupakan yang paling rentan. Lebih dari 131 negara menutup perbatasan mereka, hanya 30 negara yang membolehkan masuk para pencari suaka.
“Dalam konteks bangkitnya nasionalisme kesukuan, populisme, otoritarianisme dan pukulan balik melawan hak asasi manusia di beberapa negara, krisis ini dapat memberikan alasan untuk melakukan langkah-langkah represif demi tujuan yang tak terkait dengan pandemi. Ini tak bisa diterima,” katanya.
PBB tak memberi contoh khusus langkah-langkah itu. Namun Guterres mengimbau pemerintah untuk transparan, tanggap dan bertanggung jawab dan menekankan bahwa ruang warga sipil dan kemerdekaan pers itu “genting.”
“Tanggapan terbaik adalah yang menjawab secara proposional ancaman langsung seraya melindungi hak asasi manusia dan aturan hukum,” ujarnya.
Dengan penutupan bisnis dan ratusan juta orang diminta tinggal di rumah untuk menghindari menyebarkan virus, Dana Moneter Internasional meramalkan dunia akan mengalami kemerosotan paling tajam sejak Depresi Besar 1930-an.
Laporan PBB itu menyebutkan pandemi itu sedang melahirkan kesulitan lebih jauh sehingga “jika tak diredakan, akan menimbulkan ketegangan dan dapat menimbulkan kerusuhan warga masyarakat,” seraya menambahkan bahwa kerusuhan itu kemudian dapat memicu tanggapan keamanan yang bermuatan kekerasan.
“Bersama-sama kita lakukan, jangan pernah kita lupa: Ancamannya adalah virus, bukan manusia,” kata Guterres.(EP)
