Indonesiainside.id, Kuala Lumpur – Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) menyatakan Malaysia mengalami peningkatan dalam menyuarakan tentang kepentingan untuk menghormati dan melindungi hak kebebasan memberikan pendapat dan bersuara melalui media massa.
Pernyataan SUHAKAM disampaikan di Kuala Lumpur, Minggu, terkait Hari Kebebasan Pers Sedunia pada 3 Mei yang mengambil tema Journalism without Fear or Favour.
Mereka menyatakan baru-baru ini Reporters Without Borders (RSF) telah melaporkan bahwa Malaysia mendahului negara-negara ASEAN lain dan menunjukkan peningkatan dalam kebebasan media setelah naik 22 peringkat dalam indeks tahunan Kebebasan Media Dunia 2020 dengan menduduki tempat ke-101 dari daftar 180.
Skor Malaysia turun sebanyak 3.62 menjadi 33.12. Skor lebih rendah menunjukkan kebebasan media yang lebih baik walaupun peningkatan ini mencatat masih banyak yang perlu dilakukan untuk meningkatkan lagi peranan surat kabar dan media di Malaysia.
Sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan (MCO) untuk menangani wabah COVID-19, surat kabar dan media diangga[ telah memainkan peranan yang penting dalam melaporkan informasi yang tepat dan terkini.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia Saifuddin Abdullah menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen dalam menegakkan kebebasan media massa. Pada saat yang sama, katanya, kebebasan tersebut harus searah dengan prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan.
Dalam era teknologi informasi abad ke-21, ujar dia, surat kabar bukan saja berperan menyebarkan informasi yang jujur, tetapi juga melindungi masyarakat dari penyebaran informasi palsu yang bisa menggugat kestabilan dan keharmonian negara.
“Saya bangga dengan pencapaian Malaysia dalam indeks kebebasan media Wartawan Tanpa Pembatas (Reporters Sans Frontières, RSF), di mana Malaysia mencatat peningkatan 22 anak tangga ke tangga 101 dari kalangan 180 negara terdaftar dalam indeks terkini,” katanya.
Namun, ia menekankan bahwa pihaknya bukan saja meningkatkan kedudukan negara dalam indeks internasional melainkan juga meletakkan peranan media dalam pendekatan partisipasi bersama mitra yaitu pemerintah, dunia bisnis dan masyarakat sipil sebagai mitra pembangunan. (MSH/ANT)
