Indonesiainside.id, Ankara – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo langsung menyambut Perdana Menteri baru Irak, dengan panggilan telepon. AS mengatakan kepada Mustafa al-Kadhimi, bahwa ‘agenda berani’ tengah menantinya.
Mike Pompeo menelepon al-Kadhimi untuk membahas kerja keras yang mendesak bagi pemerintah Irak ke depan, kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Morgan Ortagus dalam sebuah pernyataan.
“Pompeo menyambut pemerintahan baru Perdana Menteri Kadhimi, yang dikonfirmasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat,” kata Ortagus. “Mereka membahas kerja keras yang mendesak bagi pemerintah Irak ke depan, melaksanakan reformasi, menangani Covid-19, dan memerangi korupsi.”
Untuk mendukung pemerintah baru, AS akan bergerak maju dengan pelepasan listrik 120 hari sebagai upaya membantu menyediakan kondisi yang tepat untuk sukses bagi pemerintah Irak.
Pompeo dan al-Kadhimi selanjutnya membahas dialog strategis AS-Irak yang akan datang untuk memberikan rakyat Irak kemakmuran dan keamanan.
“Senang berbicara hari ini dengan Perdana Menteri baru Irak Mustafa al-Kadhimi. Sekarang tiba kerja keras yang mendesak untuk melaksanakan reformasi yang diminta oleh rakyat Irak,” kata Pompe di Twitter.
“Saya berjanji untuk membantunya memenuhi agenda yang berani demi rakyat Irak,” tambah Pompeo, yang dilansir oleh Anadolu Agency.
Selain Pompeo, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres juga menyatakan dukungannya untuk pemerintah yang baru lahir, dan menyerukan implementasi reformasi yang membuat perbaikan nyata dalam kehidupan masyarakat dan memperkuat lembaga-lembaga demokrasi Irak.
“Guterres mendorong penyelesaian cepat pembentukan pemerintah, termasuk dengan menunjuk perempuan ke posisi kabinet yang belum diisi,” kata juru bicara Stephane Dujarric dalam sebuah pernyataan.
Parlemen Irak memberikan suara kepercayaan kepada Perdana Menteri baru al-Kadhimi dan kabinet parsialnya pada Kamis (7/5) dini hari, untuk menggantikan pemerintahan yang mengundurkan diri yang dipimpin oleh Adel Abdul-Mahdi.
Al-Kadhimi berhasil memimpin pemerintahan baru setelah dua mantan perdana menteri, Mohammad Allawi dan Adnan Al-Zurfi, gagal mendapatkan dukungan.
Irak diguncang oleh protes massa sejak awal Oktober lalu, atas kondisi hidup warga yang buruk dan korupsi. Hal itu memaksa Perdana Menteri Adil Abdul-Mahdi mengundurkan diri.
Setidaknya 496 warga Irak tewas dan 17.000 lainnya terluka sejak aksi protes dimulai pada 1 Oktober lalu, menurut Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Irak. (CK/AA)
