Dua Hotel di Nigeria Dihancurkan karena Langgar Aturan Lockdown

Otoritas Nigeria menghancuran Hotel Edemete dan Prodest Home, hari Ahad (10/5)/BBC

Indonesiainside.id, Jakarta – Pihak berwenang di negara bagian Rivers, Nigeria dinilai telah menghancurkan dua hotel karena dugaan pelanggaran aturan penguncian yang dimaksudkan untuk mencegah penyebaran virus corona. Namun, pemerintah negara bagian Rivers menyangkal tuduhan itu.

Gubernur Negara Bagian, Nyesom Wike, yang mengawasi proses penghancuran Hotel Edemete dan Prodest Home, Ahad (10/5), mengatakan keduanya melanggar perintah penutupan hotel terkait kebijakan penguncian di negara itu.

Dia mengatakan bahwa orang yang dites positif terinfeksi virus corona ditemukan di hotel-hotel di seluruh negara bagian. Tetapi tidak ada konfirmasi mengatakan apakah ada orang yang terinfeksi Covid-19 yang menginap di salah satu hotel yang dihancurkan.

Manajer kedua hotel itu ditangkap, tetapi pemilik Prodest Home membantah bahwa hotelnya beroperasi selama masa kuncian.

“Hotel itu tidak beroperasi dan 70% staf dirumahkan,” kata Gogorobari Promise Needam kepada BBC. “Hanya ada tiga orang yang bertugas piket.”

“Pejabat datang dan meminta suap, mereka mengatakan akan membiarkan kami beroperasi jika kami memberi mereka uang tetapi kami mengatakan kami tidak beroperasi sehingga tidak punya uang untuk diberikan,” katanya.

Negara bagian itu hingga kini memiliki 15 kasus virus corona, dan telah mencatat dua kematian. Kuncian diberlakukan di ibu kota negara bagian, Port Harcourt, sejak Kamis (7/4) lalu.

Secara nasional, Nigeria memiliki lebih dari 4.300 kasus virus corona yang dikonfirmasi, dengan ibukota Lagos, sebagai pusat wabah. Tetapi kuncian yang diberlakukan di sana, dan di beberapa negara bagian lain, pada akhir Maret mulai sedikit dilonggarkan.

Pakar hukum mengatakan kepada BBC bahwa tindakan gubernur negara bagian Rivers dapat ditentang di pengadilan. Tetapi pemerintah negara bagian mengatakan bahwa gubernur Wike menandatangani perintah eksekutif yang memberinya kekuasaan untuk memberlakukan kuncian.

Pengacara Ahmed Abass mengatakan kepada BBC bahwa perintah eksekutif tidak dapat memberikan kekuatan gubernur untuk menghancurkan sebuah bangunan.

“Perintah eksekutif dibuat oleh presiden atau gubernur sebagai kelanjutan dari undang-undang yang ada,” katanya menambahkan bahwa itu tidak dapat melampaui konstitusi, yang menjamin pengadilan yang adil.

“Apa yang seharusnya Mr Wike lakukan adalah menangkap pemilik hotel, membawa mereka ke pengadilan dan pengadilan akan menuntut mereka,” katanya kepada BBC.

Dia menggambarkan tindakan gubernur sebagai kecerobohan eksekutif dan penyalahgunaan jabatan. (CK)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here