Pemerintah RI Harus Pastikan Cina Serius Usut Kasus Perbudakan ABK Indonesia

Tangkapan layar tayangan video yang disiarkan MBC News tentang jenazah ABK Indonesia yang dilarung ke laut dari kapal Cina. Foto: Istimewa

Indonesiainside.id, Jakarta – Kasus perbudakan anak buah kapal (ABK) Indonesia di kapal-kapal Cina belum selesai. Ketua DPP PKS Bidang Pekerja Petani dan Nelayan (BPPN) Riyono mendesak Pemerintah RI memberikan tenggat waktu pengusutan kasus perbudakan para ABK itu ke Pemerintah Tiongkok.

“Terkait pemanggilan Dubes Tiongkok yang sudah dilakukan, pemerintah harus mendapatkan kepastian bahwa pemerintah Tiongkok serius mengusut ini. Bukti keseriusannya dilihat dengan memberikan tenggat waktu untuk mengusut problem ini, ini sangat penting,” ucap Riyono dalam diskusi bertajuk Mengungkap Tabir Masalah Pekerja Migran Sektor Kelautan dan Perikanan di Luar Negeri yang digelar secara daring, Jumat (15/5).

Di sisi lain, Riyono juga mengapresiasi Pemerintah Indonesia karena telah melaporkan kasus tersebut ke Dewan HAM PBB sebagai bentuk protes keras. Akan tetapi, upaya mengawal pelaporan itu harus dilakukan dengan betul-betul serius lantaran Cina jelas memiliki pengaruh besar di PBB.

“Laporan ini harus dikawal, karena apa? Cina ini adalah kekuatan ekonomi dunia. Di tengah pandemi Covid-19 juga mereka masih memiliki kekuatan jalur internasional yang luar biasa, sehingga jangan sampai laporan tersebut hanya sekadar administratif oleh Pemerintah Indonesia, kemudian tidak berujung pada penyelesaian yang berkeadilan,” ujar dia.

Kemudian yang ketiga, lanjut Riyono, pemerintah harus segera melakukan ratifikasi ILO 188 agar Indonesia memiliki hukum internasional dalam melindungi ABKnya terlebih melihat kondisi seperti ini terus terjadi secara berulang. Jika semua langkah di atas dalam jangka pendek tidak membuahkan hasil, kami berharap ada moratorium.

“Pengentian pengiriman tenaga kerja di sektor perikanan kelautan untuk sementara agar para ABK terhindar dari perbudakan dan kejahatan kapal-kapal asing,” kata Riyono.

Lemahnya perlindungan terhadap ABK Indonesia dikonfirmasi oleh Program Manager Union Migrant Indonesia (Unimig) Indonesia, Yeherina Gusman. Menurut Yeherina, banyak pekerja migran khususnya ABK yang tidak dikaver asuransi sedangkan pekerjaan mereka sangat berisiko tinggi.

“Kami pernah menangani sebuah kasus seorang ABK yang tangannya, tulang jari-jarinya terkena besi di kapal yang beratnya berton-ton. Dia tidak dikaver oleh asuransi,” tutur Yeherina.

Ketika ABK itu dirawat di rumah sakit, lanjut dia, sama agensinya malah disuruh kabur. “Dibilang ‘udah kamu kabur aja’. Bukannya dibantu atau dicarikan jalan atau fasilitas kesehatan malah disuruh kabur,” kata dia.

Masalahnya para ABK itu, lanjut dia, kerja di tempat yang jauh. Labour law dari Pemerintah Taiwan tidak berlaku di wilayah itu. “Nah ini menjadi kendala Pemerintah Taiwan bagaimana bisa melindungi teman-teman ABK untuk mendapatkan perlindungan,” kata ujar kandidat Doktor┬áNational Chengchi University, Taiwan ini.

Oleh sebab itu, ia mendesak pemerintah Indonesia membuat regulasi yang dapat melindungi ABK.”Harus ada aturan atau undang-undang khusus dari Pemerintah kita agar teman-teman ABK terlindungi,” ujar dia. (AIJ)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here