Indonesiainside.id, Jerusalem-– Presiden Otoritas Palestina (OP) Mahmoud Abbas mengatakan Selasa (19/5) bahwa negara itu mengakhiri semua perjanjian dan kesepahaman yang ditandatangani dengan Israel dan AS. Mahmoud Abbas mengatakan OP tidak lagi berkomitmen untuk perjanjian keamanan dengan Israel.
Abbas membuat pengumuman pada pertemuan kepemimpinan Palestina di Ramallah. Keputusan itu datang sebagai tanggapan atas aneksasi Israel yang diusulkan atas bagian-bagian Tepi Barat.
“Organisasi Pembebasan Palestina dan Negara Palestina dibebaskan, sampai hari ini, dari semua perjanjian dan pemahaman dengan pemerintah AS dan Israel dan semua kewajiban berdasarkan pada pemahaman dan perjanjian ini, termasuk yang keamanan,” katanya.
OP yang lebih dekat dengan AS den Israel mengatakan mereka menganggap pemerintah AS bertanggung jawab atas pendudukan rakyat Palestina. Ia menganggap AS sebagai mitra utama dalam tindakan dan keputusan Israel dalam merampas hak-hak rakyat Palestina.
“Otoritas pendudukan Israel, sampai hari ini, harus memikul semua tanggung jawab dan kewajiban di depan komunitas internasional sebagai kekuatan pendudukan atas wilayah negara Palestina yang diduduki. Termasuk semua konsekuensi dan dampaknya berdasarkan hukum internasional dan kemanusiaan internasional hukum, “katanya.
Israel diperkirakan akan melaksanakan aneksasi pada 1 Juli, sebagaimana disepakati antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Benny Gantz, pemimpin Partai Biru dan Putih.
Para pejabat Palestina telah mengancam untuk menghapuskan perjanjian bilateral dengan Israel jika hal itu dilanjutkan dengan aneksasi, yang akan merusak solusi dua negara, sebuah opsi yang tak dikehendaki bangsa Palestina sendiri. Rencana penghapuan pernjanjian datang sebagai bagian dari apa yang disebut “Kesepakatan Abad Ini” buatan Presiden AS Donald Trump yang diumumkan pada 28 Januari, yang menyebut Yerusalem sebagai “ibu kota abadi Israel yang tidak terbagi” dan mengakui kedaulatan Israel atas sebagian besar Tepi Barat.
Rencana tersebut menyerukan pembentukan ‘Negara Palestina baru’ dalam bentuk kepulauan yang dihubungkan oleh jembatan dan terowongan. Para pejabat Palestina mengatakan bahwa di bawah rencana AS, Israel akan kembali mencaplok 30% -40% dari Tepi Barat, termasuk semua Yerusalem Timur. Rencana itu mendapat kecaman luas dari dunia Arab dan ditolak oleh Organisasi Kerjasama Islam (OKI), yang mendesak “semua negara anggota untuk tidak terlibat dengan rencana ini atau bekerja sama dengan pemerintah AS dalam mengimplementasikannya dalam bentuk apa pun.” (CK/AA)
