Indonesiainside.id, Washington – Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi kepada menteri dalam negeri Iran Rabu (20/5), dengan tuduhan terlibat dalam kasus-kasus serius pelanggaran hak asasi manusia. Sanksi ini semakin menambah ketegangan kedua Negara.
Menteri Dalam Negeri Iran, Abdolreza Rahmani Fazli, dituduh memberi perintah kepada Pasukan Penegakan Hukum (LEF) Iran untuk menggunakan kekuatan mematikan dalam menanggapi protes anti-pemerintah di bulan November, yang mengarah pada pembunuhan sejumlah demonstran, termasuk setidaknya 23 anak di bawah umur, kata Departemen Keuangan AS dalam sebuah pernyataan.
“Tujuannya adalah untuk meredam protes damai dan menekan hak berkumpul damai dan kebebasan berekspresi dengan biaya berapa pun,” kata Sekretaris Negara AS Mike Pompeo dalam sebuah pernyataan terpisah.
Departemen Keuangan juga membuat daftar hitam tujuh pejabat senior LEF, termasuk komandan Hossein Ashtari Fard, dan seorang komandan provinsi Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC), untuk peran mereka dalam penindasan para pengunjuk rasa.
Yayasan Kerjasama LEF juga masuk daftar hitam, demikian juga direktur dan anggota dewan pengawasnya. Menurut Departemen Keuangan AS, lembaga itu dikendalikan oleh LEF dan aktif dalam industri energi, konstruksi, layanan, teknologi, dan perbankan Iran.
Tindakan Departemen Keuangan membekukan semua aset yang dimiliki AS dari orang-orang yang masuk daftar hitam dan umumnya melarang orang Amerika untuk berurusan dengan mereka. Washington juga melarang Rahmani Fazli dan Ali Fallahian, kepala dinas intelijen Iran dari 1989 hingga 1997, untuk bepergian ke AS. Departemen Luar Negeri mengatakan, Fallahian terlibat dalam pembunuhan dan serangan di seluruh dunia.
“Amerika Serikat akan terus meminta pertanggungjawaban pejabat dan institusi Iran yang menindas dan melecehkan rakyat mereka sendiri,” kata Menteri Keuangan Steven Mnuchin dalam sebuah pernyataan.
Ketegangan antara Washington dan Teheran melonjak sejak Presiden AS Donald Trump menarik diri pada 2018 dari perjanjian nuklir Iran dan mulai menerapkan kembali sanksi yang mereda berdasarkan perjanjian itu. (CK)
