Indonesiainside.id, Yerusalem – Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi melakukan kunjungan singkat dan mendadak ke Palestina, untuk bertemu dengan Presiden Mahmoud Abbas, Kamis (18/6). Hussein el-Sheikh, Anggota Komite Sentral Fatah dan seorang rekan pemimpin Palestina, mengatakan kepada surat kabar Haretz bahwa Safadi bertemu Presiden Abbas untuk memastikan tanggapan terkoordinasi terhadap rencana Israel untuk mencaplok Tepi Barat, yang melanggar hukum internasional.
Medi Israel, Haretz melaporkan bahwa Safadi menyampaikan pesan dari para pemimpin Arab yang disampaikan dalam percakapan antara mereka dan Raja Yordania, Abdullah II. Pesan serupa juga disampaikan Uni Emirat Arab (UEA).
“Saya meyakinkan Raja Abdullah dalam percakapan telepon kami tentang solidaritas penuh UEA dengan Yordania & penolakan kategoris kami untuk pencaplokan ilegal Israel atas tanah Palestina. Kami bekerja dengan saudara-saudara Arab kami & komunitas internasional menentang langkah ilegal ini,” kata Pangeran Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Muhammad bin Zayed Al Nahyan di twitter, Rabu (17/6).
Dalam pernyataan Raja Abdullah minggu ini, ia memperingatkan bahwa tindakan Israel sepihak untuk mencaplok tanah di Tepi Barat tidak dapat diterima dan merusak prospek untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di kawasan. Safadi mengatakan pekan lalu bahwa pencaplokan itu akan menghasilkan respons yang kuat dari Amman, yang menurut beberapa pihak bisa berarti membekukan kesepakatan damai dengan Israel.
Perdana Menteri Otoritas Palestina (OP) Mohammed Shtayyeh juga berjanji untuk secara sepihak mendeklarasikan negara Palestina merdeka menurut perbatasan 1967, jika pemerintah Israel melanjutkan rencana untuk mencaplok sepertiga dari Tepi Barat.
“Jika Israel akan mencaploknya setelah 1 Juli, kita akan beralih dari periode sementara Otoritas Palestina ke perwujudan negara di lapangan. Di situlah kita akan menuju tahap berikutnya. Otoritas ini tidak dapat dilanjutkan untuk menjadi otoritas tanpa otoritas,” kata Shtayyeh, yang dikutip Sky News.
Pemerintah Israel, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, berencana untuk mencaplok sebagian besar wilayah Lembah Jordan dan blok permukiman Israel di Tepi Barat pada 1 Juli, yang jelas-jelas melanggar hukum internasional. (NE)
